Padang, Prokabar – Penuh intrik dan konflik. Ya, begitulah kejutan dari geliat politik jelang Pilkada Sumbar 2020. Diawali mutasinya calon gubernur yang juga merupakan Kapolda Sumbar, Fakhrizal ke Mabes Polri.
Selanjutnya, Walikota Padang Mahyeldi yang dikabarkan turut meramaikan Pilkada Sumbar tetapi namanya tercoreng dengan hampir gagalnya Kota Padang menjadi tuan rumah Penas KTNA 2020.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit yang turut meramaikan pangsa pasar pilkada 2020 terjungkil dari kursi Ketua DPD Gerindra, dan digantikan oleh Andre Rosiade. Hal ini menyebabkan Nasrul Abit harus pontang panting mencari koalisi dukungan dari berbagai pihak untuk menguatkan dirinya sebagai calon gubernur Sumbar yang akan datang.
Dan yang sangat mengejutkan, muncul istilah “tembak mati” yang dituliskan istri Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Nevi Zuariana yang juga anggota DPR RI, ketika Andre Rosiade menginisiasi hak interpelasi karena seringnya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Yang sangat menarik, setelah “perang” argument antara Andre Rosiade dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang memanas di berbagai media massa seminggu ini, akhirnya kedua orang tersebut mesra saat Andre dan rombongan Komisi VI DPR RI bertandang ke Auditorium Istana Gubernur Sumbar untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sumatera Barat.
Pengamat politik yang juga direktur eksekutif Lembaga EmrusCorner Emrus Sihombing melihat kejutan-kejutan politik jelang Pilkada Sumbar 2020 menanggapi fenomena jelang konflik dan intrik adalah fenomena biasa jelang pilkada dan pemilu.
Menurutnya politisi dibagi menjadi dua bahagian. Pertama, politisi negarawan. Dan yang kedua, politisi politikus.
“Politisi negarawan adalah seorang politisi yang bertindak, dan berkata sama ketika ia berada diruang publik dan diruang privasi. Hal berbeda dengan politisi politikus. Di ruang publik berbeda ucapan dengannya ketika berada di ruang privasi,” tegasnya.
Emrus menegaskan, pada saat ini yang banyak adalah politisi politikus yang menjadikan posisi sebagai kekuasaan dan tidak bersikap amanah. Hal ini berbeda ketika melihat politisi di era-era kemerdekaan yang cendrung bersifat negarawan hingga mau mengorbankan harta dan nyawanya demi berdirinya negara Indonesia.
“Pada saat ini masyrakat harus cerdas dalam menafsirkan persepsi politik yang ditampilkan politisi didepan publik. Karena, pada saat ini begitu banyak politikus dengan hebatnya dapat memanipulasi persepsi publik, yang menyebabkan masyarakat terkecoh,” lugasnya.
Lebih lanjut, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Jakarta ini berharap media massa harus mempunyai andil dalam melihat kepekaan atas gerakan dan fenomena politik yang terus bergerak dinamis.
“Saya melihat media harus mempunyai peranan kuat dalam melihat fenomena ini. Walau bagaimanapun, seorang politisi adalah seorang pemain sandiwara, dan media harus memiliki kepekaan yang kuat sehingga masyarakat lebih cerdas dalam menentukan politisi yang dipilih adalah politisi negarawan,” ucapnya.
Emrus juga mewanti-wanti akan geliat industri politik yang haus akan kekuasaan.
“Politik itu sangat indah, tetapi ketika telah dilibatkan industri dalam berpolitik, maka akan terjadi perhitungan untung rugi dari politisi. Dengan industri politik tentu akan melahirkan politisi yang tidak berpihak kepada rakyat,” tutupnya.(rel/mbb)
