Parit Malintang, Prokabar — Sinergitas Penanganan Ancaman Non Militer di Provinsi Sumatera Barat saat ini sangat penting. Berbagai kamelut dan kekacauan seringkali terjadi disebabkan berbagai arah dan sudut permasalahan.
“Tidak diketahui secara pasti asal ancaman tersebut. Yang jelas isu atau masalah tersebut tiba-tiba hadir dan mengganggu stabilitas keamanan negara, terutama yang ada di Kabupaten Padang Pariaman,” ungkap Bupati Ali Mukhni menyambut baik Seminar Sinergisitas Penanganan Ancaman Non Militer, beberapa waktu lalu.
Menurutnya hal itu sangat penting dilakukan, terutama terkaitannya strategi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman non militer sebagai langkah mendukung pertahanan negara.
“Selama ini kita menganggap membangun suatu negara harus bicara alat utama sistem persenjataan (Alutsista), penambahan personil tentara, termasuk anggarannya. Padahal ada ancaman yang lebih besar dari militer itu sendiri. Seperti bencana alam, ideologi, IT, bahasa, budaya, penjajahan budaya, termasuk kemiskinan, KKN, berita-berita hoax, pencurian sumber daya alam, perompakan, teroris, wabah penyakit, siber, spionase, serta paham-paham radikal lainnya,” kata Bupati Padang Pariaman tersebut.
Tidak hanya itu, lanjutnya, pendidikan rendah, lapangan kerja, dan kesenjangan, juga sesungguhnya menjadi ancaman non militer yang akan mengancam kita kalau tidak diperhatikan dengan baik.
“Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara membangun militer dan non militer, harus dikelola dengan baik untuk menjaga daerah dan Negara Indonesia ini tetap lestari,” tuturnya lagi.
Ancaman non militer paling urgen dan perlu diwaspadai saat ini adalah radikalisme, terorisme, kemiskinan, bencana alam, lapangan kerja, pendidikannya rendah, dan sikap-sikap yang apatis.
“Ancaman seperti itu walau belum begitu terlihat secara nyata dan besar di Sumatera Barat, namun berpotensi untuk muncul,” tegasnya.
Ali Mukhni mengajukan beberapa solusi untuk mengurangi dan mencegah hal-hal tersebut itu bisa terjadi antara lain melalui membangun budi pekerti, meningkatkan syiar agama, dan melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik .
“Untuk itu, kami mengharapkan kepada semua pihak untuk bersama sama meningkatkan ketahanan daerah kita dari segala bentuk ancaman yang akan muncul. Pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri kalau tidak dibantu oleh seluruh elemen masyarakat,” ujarnya lagi.
Pada kesempatan yang sama, Pejabat Perwakilan Kementerian Pertahanan Provinsi Sumatera Barat, Kolonel Inf. Choirul Mustafa, menjelaskan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002 pasal 6 dan pasal 7, Kementerian Pertahanan menjadi bagian pendorong penanganan ancamanan keamanan non-militer.
“Namun eksekutornya, semua elemen pemerintahan dan masyarakat yang saling bersinergi,” ungkap Kolonel Inf. Choirul Mustafa.
Pertahanan Negara tambahnya, diselenggarakan melalui tiga hal, yaitu usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.
Dalam hal penangkalan dan pertahanan negara diselenggarakan dalam sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan memadukan pertahanan militer dan pertahanan non militer.
Sifat kesemestaan dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Serta sarana prasarana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut.
“Penyelenggaraannya dilakukan melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan memiliki daya tangkal terhadap berbagai ancaman,” tutupnya. (rud)
