Padang, Prokabar – Penolakan terhadap KLB Partai Demokrat terus dilakukan oleh para kader. Senin (22/3) giliran pengurus dan kader DPD Demokrat Sumbar bergerak. Kader yang dikomandoi oleh ketua DPD Demokrat, Ir Mulyadi mendatangi Kanwil Kemenkumham Sumbar.
Ikut hadir dalam rombongan tersebut seperti Januardi Sumka, HM Nurnas, Suwirpen, Nofrizon, Arkadius Dt Intan Bano dan dua Wakil Bupati Sabar AS dan Irwan Fikri.
“Kami datang sebagai bentuk loyalis dan soliditas serta dukungan kader Partai Demokrat Sumbar kepada kepengurusan partai yang sah menurut undang-undang, yaitu hasil Kongres ke-V pada 15 Maret 2020,” ujar Mulyadi.
Pada saat pemilihan waktu itu, Ketum DPP AHY dipilih secara aklamasi oleh seluruh peserta KLB 2020 dan AHY diperintahkan memimpin partai untuk lima tahun, semenjak ditetapkan dalam kongres.
Mulyadi dan pengurus DPD Demokrat Sumbar diterima Kepala Kanwil Hukum dan HAM Sumbar Andhika Prasetya,Bcip Spd, didampingi Kadiv ADM Susilo Purwanto,SH,MH, Kadiv pas M. Ali Syahbana, Kadiv Yankum Amru Walid Batu Bara.
Mulyadi mengatakan, kedatangan mereka untuk memperkuat tentang adanya Keputusan Menkunham M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, tertanggal 18 Mei 2020, perubahan AD/ART termasuk juga susunan kepengurusan DPD dan DPC se-Indonesia.
“Kami juga memberikan dokumen supaya kalau ada yang memasukkan nama-nama lain itu bertentangan dengan Keputusan Menkumham RI 2020,” kata Mulyadi.
Kakanwi Kemenkumham Sumbar Andhika Prasetya mengatakan, kewajiban mereka untuk memberikan kesempatan dan pelayanan pada semua komponen masyarakat, termasuk Partai Demokrat.
“Sebagai fungsi kami, akan segera menyerahkan berkas ini pada pimpinan kami, dan informasi ini juga sangat bermanfaat bagi kami,’ujarmya.
Sementara kader dan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar HM Nurnas kepada wartawan mengatakan pertemuan dengan Kanwil Kemenkumham Sumbar adalah bentuk kerja Ketua DPD Partai Demokrat untuk meyakinkan masyarakat Sumbar.
“Demokrat Sumbar solid dan loyal kepada putusan tertinggi yang sah dan benar yakni AHY Ketum diputuskan di KLB 2020 oleh peserta yang legalitasnya tidak disanksikan lagi,” ujar HM Nurnas.(rls)
