Maninjau, Prokabar — Muhammad Iqbal selaku Sekretaris Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Sumatera Barat menegaskan agar destinasi wisata suatu daerah bisa maju dan layak dikunjung wisatawan, maka pemerintah daerah, pemerintah nagari bersama pengelola, pemandu beserta seluruh komponen masyarakat harus komitmen dan konsisten melakukan pengembangan pariwisata. Hal tersebut disampaikan saat memberikan pelatihan pemandu wisata alam kepada 30 orang peserta dari 11 destinasi wisata Se-Kabupaten Agam, di Hotel Pusako beberapa waktu lalu.
Menurutnya, saat ini masih banyak destinasi wisata yang belum terkelola dengan baik. Disebabkan masih buruknya managemen atau tata kelolanya. “Ujung tombak dari pariwisata adalah pemandu atau pramuwisata. Sementara, belum banyak pemandu yang terlatih dan memiliki lisensi,” ungkap Iqbal.
Selain itu, peran serta masyarakat sekitar harus ikut andil. “Masyarakat harus merasa memiliki dan berdampak positif pada perekonomiannya. Sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggungjawab. Masyarakat sadar wisata akan lahir dengan sendirinya,” lanjutnya.
Ia mencontohkan majunya pariwisata di Bali. Dapat maju karena nilai-nilai kultur budaya terpelihara seiring aturan yang dibuat sesuai dengan kearifan lokal setempat. Setiap wisata mancanegara, nasional maupun tingkat lokal diatur sesuai atuaran yang berlaku. Sehingga tidak merusak tatanan nilai-nilai daerah kunjungan wisata setempat.
“Artinya, pemerintah pusat, pemerintah daerah terutama pemerintah nagari beserta masyarakat wajib membuat aturan dan jalur perjalanan khusus untuk wisatawan yang datang. Selain memudahkan pengelolaan, juga akan berdampak multiefek pada masyarakat. Wisatawan pun akan merasa aman, nyaman, tertip dan tentram saat berwisata ke lokasi wisata dituju,” ulasnya.
Tidak hanya itu, sarana prasarana pariwisata harus lengkap dan standar kunjungan wisatawan. Bisa standar nasional bisa pula standar internasional. Seperti sarana jalan yang memadai, hotel atau homestay yang respentatif, rumah makan atau pondok kuliner yang bersih dan higienis disertai pelayan yang ramah melayani.
Yang tidak kalah penting, pemandu dan masyarakat harus santun, elok dan cerdas melayani. Dengan demikian, pelayanan prima sesuai konsep sapta pesona akan terpenuhi dengan sendirinya.
“Pemandu juga harus menguasai cerita atau sejarah lokasi yang akan dikunjungi. Harus sangat paham dengan letak geografis, jarak tempuh, kebutuhan yang dibutuhkan wisatawan ke lokasi, sarana prasarana yang tersedia, serta aturan-aturan berlaku dari objek wisata yang dikunjung,” terang Sekretaris HPI Sumbar tersebut.
Iqbal kembali mencontohkan tata kelola pariwisata di Thailand. Setiap wisman yang berkunjung, harus mengikuti rute perjalanan yang diberlakukan di sana. Jika wisman itu menolak, maka petugas atau pun agen travel akan lepas tanggungjawab terhadap wisman tersebut. Jika tidak menurut dan terus melakukan perjalanan di Thailand, petugas kepolisian setempat akan menindak dan menangkap wisman tersebut. Karena dianggap wisman ilegal.
“Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Nagari semestinya mencontoh tata kelola pariwisata Thailand, jika ingin maju dan mensejahterakan masyarakatnya. Regulasi yang jelas untuk mengatur wisatawan berkunjung ke Indonesia. Serta memiliki pemandu dan masyarakat sadar wisata ,” pungkasnya. (rud)
