Padang, Prokabar – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif berharap pengelolaan sumber daya alam bisa berkontribusi positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
Hal itu dia sampaikan usai menjadi pembicara utama pada diskusi publik dengan tema Potret Kebijakan dan Anggaran Lingkungan Hidup digelar oleh Pusat Studi Konstitusi Unand, Perkumpulan Integritas dan Auriga, di Padang.
“Kami berharap uang yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam tidak dimanipulasi dan kondisi lingkungan tetap terawat dengan baik,” kata Laode, Selasa (22/1).
Menurut dia dalam pengelolaan sumber daya alam pemerintah daerah harus memperhatikan sejumlah hal mulai dari mematuhi aturan yang berlaku.
Kemudian sistem pemberian izin yang ketat, dari sisi anggaran mencukupi dan tepat sasaran hingga memperhatikan tata kelola lingkungan.
Ia melihat selama ini celah korupsi pada sektor lingkungan bisa dimulai dari penyusunan anggaran.
Kemudian dari segi pemanfaatan yang tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan atau hanya dialokasikan sebagian untuk perbaikan lingkungan, kata dia.
Selanjutnya jika berhubungan dengan izin seperti tambang, hutan dan kebun biasanya penerimaan negara bukan pajak tidak maksimal karena sebagian diambil oleh oknum pribadi.
Sementara Ketua Perkumpulan Integritas Arif Paderi menilai alokasi anggaran lingkungan di Sumbar masih minim hanya satu persen dari total keseluruhan anggaran.
Ia berharap ini ditingkatkan dan penggunaannya berbasis budget taging atau mekanisme penandaan anggaran. (*/mbb)
