Trending | News | Daerah | Covid-19

Daerah

Pengelolaan Bumnag di Tanah Datar, “Rumah Tampak, Jalan tak Ada”

Dibaca : 360

Tanah Datar, Prokabar – Meski telah mulai bergerak sejak beberapa tahun terakhir, namun pergerakan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) secara umum di Tanahdatar masih belum optimal. Hal Itu disebabkan kurangnya kapasitas pengurus dalam pengelolaan Bumnag sendiri.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Tanah Datar terus mendorong bagaimana agar Bumnag ini dapat berjalan dengan semestinya. Apalagi, Bumnag diharapkan mampu menjadi tulang punggung bagi setiap nagari kedepannya.

“Kita tidak menyalahkan, namun itulah kondisi sebenarnya yang ada saat ini. Dimana perjalanan Bumnag secara umum di Tanah Datar masih belum dapat optimal karena permasalah itu tadi. Dimana pengurus Bumnag, masih banyak yang belum berkompeten dalam mengelola,” ujar Nofenril, Kepala Dinas PMDPPKB Tanah Datar.

Salah satu cara untuk mengantisipasi agar pengurus tidak asal-asalan, pihak dinas sendiri menganjurkan kepada panitia pemilihan pengurus Bumnag di nagari agar benar-benar menyeleksi para pengurus Bumnag yang akan dipilih. Tujuannya, agar para pengurus tidak hilang akal dalam menjalankan usahanya.

“Kan sudah ada kriteria yang ditetapkan dalam menyeleksi penerimaan pengurus. Jadi tidak asal main tunjuk saja memilih pengurus itu, karena Bumnag ini berbeda dari organisasi yang selama ini ada di nagari,” jelas Nofenril.

Sejauh ini sebut Nofenril, dari 75 nagari yang ada di Tanah Datar, masih ada empat nagari lagi yang belum memiliki Bumnag. Dari yang sudah ada itu, kebaradaan Bumnag secara umum baru bisa dikategorikan bergerak.

“Permasalahannya ya itu tadi, kapasitas SDM didalam melirik potensi masih minim. Selain itu, kecilnya pernyataan modal menjadi kendala lain dalam perkembangan Bumnag selama ini. Jadi seharusnya, harus ada duduk bersama dahulu didalam penentuan modal untuk Bumnag ini oleh pemerintahan nagari. Karena nantinya, Bumnag ini hidupnya dari hasil usaha yang dijalani. Kebanyakan saat ini, pernyataan modal Bumnag menanggung, akhirnya banyak pengurus Bumnag yang kewalahan, bahkan banyak yang mengundurkan diri, ” terangnya.

Idealnya sebut Nofendril, untuk tahap awal pengurus Bumnag diberikan pernyataan modal berkisar Rp 350 juta. Sementara realisasi saat ini pihak pemerintahan nagari memberikan pernyataan modal hanya berkisar Rp 50-150 juta.

Dengan kondisi itu ucapnya, tentu saja pengurus Bumnag keteteran menjalankan usaha.

“Belum lagi operasional, belum lagi untuk modal usaha, tentu seperti pepatah rumah tampak, tapi jalan tidak ada, ” bebernya.

Untuk mengantisipasi kedepannya sebut mantan Kabag Umum Setdakap Tanah Datar itu, pihak dinas terus berupaya mencarikan solusi, diantaranya memberikan Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas terhadap pengurus Bumnah se Tanahdatar, termasuk memberikan arahan kepada pihak pemerintah nagari.

Nofenril menyarankan, agar dalam menetapkan unit usaha, sedapat mungkin para pengurus Bumnag terlebih dahulu mengkaji potensi-potensi yang ada di nagari masing-masing.

“Sedapat mungkin jangan sampai usaha yang akan dibuka itu telah dilakukan juga oleh warga. Makanya gali dulu potensi yang berkemungkinan akan dilakukan, ” sarannya. (eym)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top