Trending | News | Daerah | Covid-19

Daerah

Pendapatan 2019 Turun, Ini Jawaban Pemkab Tanah Datar

Dibaca : 241

Tanah Datar, Prokabar — Minimnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dan belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta karena terbatasnya jumlah personil pengelola pajak dan retribusi daerah itu sendiri menjadi penyebab terjadinya penurunan pendapatan daerah pada tahun 2019.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar  Zuldafri Darma dalam sidang paripurna dengan agenda menjawab pandangan fraksi atas nota penjelasan Bupati tentang Ranperda pertanggung jawaban pelakasanaan APBD tahun anggaran 2019 yang dihelat selasa (7/7).

Wabub juga mengutarakan, penurunan pendapatan juga terjadi karena belum optimalnya penerapan sangsi bagi wajib pajak dan retribusi daerah yang tidak patuh. Selain itu, sistem pemungutan pajak yang tidak mamadai juga menjadi alasan terjadinya penurunan pendapatan pada tahun 2019 itu.

Berbagai langkah dalam mengenjot pendapatan dari sektor pajak telah dilakukan pemerintah daerah, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi tentang pajak daerah, memasang spanduk dan maklumat pajak hotel dan restoran, melaksanakan penagihan pajak, dan berkerjasama dengan kejaksaan negeri dalam pengawasan pajak, serta memberikan teguran dan peringatan kepada wajib pajak.

Sementara, pertumbuhan ekonomi kabupaten Tanah Datar tahun 2019 disebutkan Wabup sebesar 5,01% dari target RPJMD sebesar 5,91%, Sehingga capaian target RPJMD tahun 2019 dinyatakan sebesar 84,77%. Pemkab Tanah Datar pun mengklaim, jika pertumbuhan ekonomi Tanah Datar dibandingkan kabupaten lain di Sumatera Barat, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 berada diperingkat 3 dari 12 kabupaten, setelah 50 Kota dan Kabupaten Solok.

Angka kemiskinan di Tanah Datar juga disebutkan turun sebesar 0,66% dari tahun 2018 yang sebesar 5,32% Menjadi 4,66% pada tahun 2019

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati juga menyampaikan tentang penundaan pemilihan Walinagari yang sempat dipertanyakan salah satu fraksi. Wabup menjelaskan dengan adanya bencana non alam Covid 19 dan mempedomani keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 dan surat mendagri nomor 141/2577/SJ perihal penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pemilihan kepala desa antar waktu, maka dilakukan perubahan jadwal pemilihan Walinagari secara serentak yang diatur dengan peraturan Bupati no 26 tahun 2020 tentang penundaan jadwal, waktu dan tahapan pelaksanaan pilwanag serentak.

”Hal ini sudah disampaikan kepada pemerintah nagari untuk dapat dipedomani dalam pelaksanaannya,” ungkap Wabup. (eym)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top