Trending | News | Daerah | Covid-19

Daerah

Pencairan BOT Tambahan Covid-19 2020 Gagal, Ini Penjelasan Direktur RSUD Lubuk Sikaping

Dibaca : 110

Pasaman, Prokabar — Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping angkat bicara perihal tidak cairnya dana BOT tambahan Covid-19 gbagi tenaga kesehatan di RSUD tersebut. Bahkan pihak RSUD sudah melaporkan kronologis hingga akhirnya batal membayarkan dana insentif ratusan tenaga kesehatan Covid-19 kepada bupati setempat.

“Kami dari RSUD Lubuk Sikaping, baik dokter spesialis, perawat, dan radiografer telah menghadap kepada Bupati Pasaman, Yusuf Lubis terkait masalah ini. Kemudian Bapak Bupati telah mendudukkan masalah ini antara Dinkes, RSUD dan Keuangan,” terang Direktur RSUD Lubuk Sikaping, Yong Marzuhaili, Selasa (12/1).

Bupati Pasaman kata dia berupaya mencarikan solusinya agar dana insentif itu bisa dibayarkan bersama pihak keuangan setempat.

“Terkait bagaimana mekanismenya sedang dikaji oleh pihak keuangan. Kami sangat sedih kalau ini di politisasi kemana-mana. Sebab kami bekerja dengan sumpah, siapapun yang sakit akan kami rawat. Ini juga sempat dinyatakan oleh salah seorang dokter kami di depan Bapak Bupati kemarin,” tambahnya.
Dirinya sebagai Direktur RSUD Lubuk Sikaping menyatakan bahwa tidak perlu ada kata saling salah-menyalahkan dalam hal tersebut. Sebab baik pihak RSUD maupun Dinas Kesehatan sudah bersama-sama berupaya semaksimal mungkin melengkapi bahan administrasi keungan yang diminta untuk proses pencairan hingga hari terakhir kerja di Bulan Desember 2020 kemarin.

“Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan telah dibuktikan bahwa RSUD Lubuk Sikaping sampai saat ini masih melayani pasien Covid-19. Ruang VIP RSUD masih dijadikan sebagai tempat pasien isolasi Covid-19 melalui SK Bupati dan SK Gubernur,” katanya.

Masalah yang terjadi kata dia perbedaan cara mangklafikasi pasien, dimana tugas verifikator Dinkes tidak sesuai juknis yang di Kemenkes.

“Dinkes ingin untuk memeriksa rekam medis pasien untuk dibawa ke Dinkes Pasaman, secara Undang-undang itu tidak boleh. Kemudian mempertanyakan kenapa pasien A dirawat, misalnya. Itu kan bukan wewenang manajemen. Menurut kami itu hak penuh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP). Kita doakan semoga secepatnya masahalah ini bisa segera dicarikan solusi kongkrit sesuai janji Bupati tersebut,” tutupnya.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat gagal membayarkan hak dana insentif bagi ratusan tenaga kesehatan (Nakes) Covid-19 di RSUD Lubuk Sikaping hingga akhir tahun 2020 kemarin.
Dari data yang diditerima dana BOT tambahan ini mencapai Rp1 miliar lebih. Dimana dana ini bisa dicairkan untuk BOT terhitung Juni 2020. (Ola)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top