Padang Panjang, Prokabar – Menyikapi lonjakan dan penyebaran varian baru virus Covid-19, perlu optimalisasi peran Satgas Kelurahan dalam penanganan Covid-19 dan penyediaan posko PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro di tiap kelurahan.
“Satgas Kelurahan harus dievaluasi kembali. Kemudian pastikan keberadaan posko PPKM Mikro. Begitu juga dengan personilnya. Ini harus bisa dijalankan dengan baik dan maksimal,” kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si dalam rapat monitoring dan evaluasi penanganan Covid-19 dan PPKM Mikro yang digelar di Aula Kantor Camat Padang Panjang Barat, Selasa (6/7).
Rapat yang juga dihadiri Ketua DPRD, Mardiansyah, A.Md, Dandim 0307/TD, Letkol. Inf. Wisyudha Utama, Kapolres, AKBP. Apri Wibowo, SIK, perwakilan Kantor Kemenag, kepala OPD, camat, dan lurah se-Kota Padang Panjang itu, juga membahas mengenai Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro.
Dalam kesempatan itu, Sonny juga menekankan, lurah harus mengerti dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenang sebagai kasatgas di tingkat kelurahan.
“Terkait anggaran, diharapkan optimalkan anggaran yang ada. Nanti akan disesuaikan pada saat perubahan anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Dandim Yudha menyampaikan, dengan adanya varian baru Covid-19, perlu adanya kerja keras yang lebih, untuk lebih serius lagi dalam pelaksanaan PPKM mikro.
“PPKM mikro kita harapkan benar-benar harus terlaksana dengan baik. Kerja sama di lapangan, mulai dari tracing, testing, sampai treatment. Masing-masing petugas harus tahu fungsi dan tugasnya masing-masing,” sebutnya.
Dikatakannya lagi, pencegahan Covid-19 juga harus fokuskan kepada proses vaksinasi dengan memberi edukasi tentang vaksinasi ini perlu. “Jangan sampai masyarakat termakan hoax yang mengatakan vaksin itu berbahaya,” tegasnya.
Sementara Kapolres Apri mengatakan, mulai dari kecamatan, kelurahan, Bhabinkamtibmas dan Babinsa harus bisa menggerakkan masyarakat dari level RT dalam pencegahan Covid-19.
Apri juga meminta kepada lurah-lurah agar bisa berkoordinasi dengan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Covid-19 ini dan melakukan pendataan vaksinasi di setiap kelurahan.
“Pastikan pendataan masyarakat dalam rangka pelaksanaan vaksinasi. Data siapa yang tidak mau divaksin. Sampaikan ke atasan, agar kita bisa sama-sama mencari cara untuk mengajak masyarakat agar mau divaksinasi,” tuturnya.
Sementara Ketua DPRD Mardiansyah menyatakan pihaknya mendukung sepenuhnya masukan dan langkah-langkah yang akan dan telah diambil dalam penanganan Covid-19 dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada.
Selain evaluasi penanganan Covid-19 mulai tingkat keluruhan dan PPKM mikro, rapat tersebut juga membahas penambahan rumah isolasi dan posko PPKM, penegasan fungsi personil Satgas Covid-19, pemaparan persentasi pelaksanaan vaksinasi, dan juga pemaparan sistem kerja RSUD dalam penanganan pasien positif Covid-19. (*/vina)
