Trending | News | Daerah | Covid-19

Opini

Pemutakhiran Data Pemilih Kewajiban dan Perlindungan Hak Warga Negara

Dibaca : 302

oleh : Fitri Yenti

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, KPU Kab.Tanah Datar

Tanah Datar, Prokabar — 9 Desember diambang mata, dua puluh hari jelang pemilihan serentak th 2020. KPU semakin sibuk, makin tidak ada lagi waktu berleha-leha. Sebagai lembaga yang diberikan tanggung jawab oleh Undang-Undang dalam pelaksanaan pemilihan, khususnya pada penyelenggaraan teknis mesti menjalankan amanah ini sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi yang ada.

Tahapan demi tahapan sudah dilakukan, semakin dekat hari pemungutan suara semakin beririsan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Di waktu bersamaan menyelesaikan beberapa pekerjaan sekaligus haruslah terampil. Makna kolektif kolegial berlembaga diuji di waktu-waktu seperti sekarang. Pembagian tugas yang jelas, memahami tupoksimasing-masing dan membiasakan diri menjadi lebih peka terhadap semua persoalan yang mungkin timbul pada setiap pekerjaan.

Visi berlembaga harus kembali dikukuhkan pada setiap penyelenggara agar  pelaksaan pemilihan itu sampai pada tujuan yang sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita bangsa, yakni mendapatkan pemimpin yang berkualitas yang akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat.

Diantara banyak tahapan pemilihan, salah satu yang menjadi sangat fundamental adalah pemutakhiran data pemilih. Tahapan terpanjang dari semua tahapan yang dijadwalkan dalam pemilihan, dengan kompleksitas persoalan paling rumit yang selalu ada. Bukan  hanya sekedar pengadministrasian semata. Data pemilih akan menjadi faktor penentu tingkat partisipasi masyrakatdari validitas data yang disajikan yang akan bermuara pada legitimasi terhadap hasil pemilihan itu sendiri.

Bicara data pemilih adalah bicara soal unsur-unsur  utama dalam sebuah pemilihan. Selain penyelenggara pemilihan dan peserta pemilihan tentulah yang harus ada pemilih itu sendiri. Bagaimana mungkin pemilihan berlangsung jika  salah satu unsur di atas tidak terpenuhi.

Sesuai Undang-Undang  No.10 tahun 2016 menyusun data pemilih  bertolak dari data pemilih pemilu terakhir, namun tetap harus disertakan dengan penyandingan dengan data penduduk yang dimiliki pemerintah. Dua data ini menjadi sumber acuan awal pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih yang dimulai dengan proses pencocokan dan penelitian (coklit), oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP), penetapan daftar pemilih sementara (DPS) sampai menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Proses panjang itu sudah dilakukan semaksimal mungkin sesuai regulasi.

Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin hak pilih setiap warga negara. Tugas KPU adalah memastikan warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih tersebut didata dan teradministrasi dengan baik dalam data pemilih yang ditetapkan KPU. Sehingga bisa menunaikan haknya secara demokratis.

Aturan juga membolehkan pemilih yang sudah terdaftar bisa pindah memilih karena keadaan tertentu. Serta warga yang tidak terdaftar dalam DPT tetap bisa memilih menggunakan ktp elektronik di TPS terdekat sesuai alamat pada ktp di hari pemungutan mulai pukul 12.00 -1300 WiB.

Data pemilih menjadi indikator keseriusan penyelenggara pemilu dalam upaya menjamin hak setiap warga negara. Lebih jauh dari itu penyusunan data pemilih adalah sebuah perjuangan dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik di masa depan. Data pemilih bersih dan valid menjadi tujuan utama dalam pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan serentak 2020 ini.

Ikhtiar dan usaha keras semua jajaran KPU dalam  penyusunan data pemilih terus dilakukan. Menyusun data pemilih  bukan semata menunaikan tanggungjawab pada pekerjaan. Tetapi lebih kepada upaya bersungguh-sungguh KPU dalam melindungi hak pilih warga negara.

Tidak ada demokrasi yang dijalankan tanpa sebuah perjuangan, begitu juga dalam pemilihan serentak tahun 2020. Menyelenggarakan pemilihan  di masa pandemi, penyelenggara menjadi garda terdepan dalam persiapan helat demokrasi daerah, di tengah semua orang tak berani keluar rumah. Petugas pemutakhiran data pemilih harus keluar dan menemui satu persatu warga masyarakat untuk di coklit. Karena data pemilih tidak hanya benar dalam administrasi kependudukan tetapi juga harus nyata faktual di lapangan.

Harapan yang besar, pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 ini terlaksana dengan baik, karena semangat penyelenggara tak pernah kendor demi mewujudkan demokrasi yang berkualitas, kami memulainya dari data pemilih yang berkualitas.

Salam demokrasi,


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top