Pemprov Sumbar Usulkan 244 Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Penulis -

Kamis, 7 Februari 2019 - 12:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan 244 formasi untuk penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2019 dengan alokasi terbanyak untuk tenaga guru.

“Dari 244 PPPK yang diajukan itu sebanyak 239 untuk tenaga guru, dua orang tenaga kesehatan dan tiga orang penyuluh pertanian,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar Yulitar di Padang, Kamis.

Menurutnya alokasi untuk tenaga guru itu bisa diisi oleh tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi di provinsi tersebut atau honorer yang telah mencoba tes CPNS beberapa waktu lalu namun gagal.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Ia merinci, dari segi jumlah, kebutuhan pegawai di Sumbar saat ini mencapai 1.620 orang. Jumlah itu baru terpenuhi sebanyak 864 orang melalui tes CPNS.

Lowongan PPPK diharapkan bisa “menambal” kekurangan pegawai yang masih dibutuhkan oleh Sumbar tersebut.

Sementara itu untuk pegawai kontrak di Sumbar, saat ini tercatat sebanyak 80 orang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga :  Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Penerimaan PPPK untuk tingkat kota dan kabupaten menurut Yulitar langsung dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, tidak ada koordinasi dengan provinsi.

Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) langsung berhubungan langsung dengan kabupaten dan kota, tidak melalui provinsi.

“Jadi data untuk kabupaten dan kota itu kita tidak mengetahui,” ujarnya.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengapresiasi penerimaan PPPK yang dilakukan oleh pemerintah karena bisa mengakomodasi tenaga honorer yang belum bisa diangkat jadi PNS.

Namun ia menyebut gaji untuk PPPK itu harus dibiayai oleh pemerintah pusat, bisa melalui skema DAU yang dimasukkan dalam APBD provinsi.

“Kalau diminta gaji PPPK itu dari daerah, Sumbar tidak sanggup karena APBD sudah sangat “tipis”,” katanya. (*/mbb)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB