Padang, Prokabar — Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatra Barat (Diskominfo Sumbar) melakukan kajian-kajian terkait penyusunan rencana induk (masterplan) mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatra Barat.
Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, Ony Fajar Syahdi menjelaskan pihaknya telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan membagikan kuesioner kepada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah) guna melakukan kajian-kajian terkait data yang ada.
“Jadi setiap dinas atau OPD kita berikan kuisioner, dimana kuisioner menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau TIK di instansinya masing-masing. Aplikasi apa saja yang mereka gunakan, perangkat-perangkat TIK sudah berapa banyak dan lain-lain,” ujarnya, Kamis.
Ia juga menjelaskan tujuan masterplan selama lima tahun kedepan. Seperti perlengkapan apa saja untuk menunjang kebutuhan e-government yang dibutuhkan serta berapa anggaran yang harus disediakan. Contohnya, rencana lima tahun kedepan, Pemprov harus menganggarkan 50 ribu komputer di seluruh OPD. Jadi hal tersebut akan menjadi acuan penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan terkait dengan TIK.
“Kalau di Jakarta serba cepat jaringannya, berbeda dengan di Sumatra Barat, dimana ada beberapa daerah yang sulit mendapatkan jaringan internet ataupun sinyal, seperti di daerah Mentawai, Pasaman Barat, Solok Selatan dan Solok Selatan yang mengalami blank spot,” ucapnya.
Dikatakan juga, banyak dari Tim Koordinasi SPBE yang belum mengerti mengenai pengisian kuesioner masterplan tersebut, hal ini diakui oleh Yuhefizar, selaku Tim Ahli dalam penyusunan masterplan SPBE.
“Agar tidak terjadinya miss communication mengenai pengisian kuesioner tersebut dan menyamakan presepsi tentang apa yang mau kita bangun, kemarin kita fokus tentang bagaimana cara mengisi kuesioner yang dibuat. Sebab banyak orang-orang yang masih belum mengerti, sehingga kita perlu menjelaskan kembali melalui forum FGD tersebut. Agar data-data yang dimasukkan itu valid dan betul-betul mewakili dari lembaga mereka,” jelasnya. (*/hdp)
