Padang, Prokabar — Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sumatera Barat (Sumbar) berkomitmen memerangi perilaku seks menyimpang lesbian, gay, bisexual dan transgender (LGBT). Namun pelaku LGBT tidak akan dimusuhi selama mereka ingin berubah, kembali ke “jalan” yang benar.
Untuk itu, Pemprov Sumbar akan membantu pelaku LGBT dengan menyediakan tenaga profesional seperti dokter ataupun psikiater, dalam hal proses penyembuhan.
“Perilaku LGBT itu jelas menyalahi agama dan adat di Sumbar. Namun kita tidak anti pada pelaku LGBT. Pelakunya bisa saudara kita, bagian dari keluarga, yang perlu dibantu supaya sembuh. Kita sayang pada mereka. Pendekatan ini harus dilakukan dengan konseling, psikolog, psikiater,” kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Kamis (29/11).
Menurut Irwan, untuk mempersempit penularan perilaku LGBT pada generasi muda, Pemprov Sumbar mengajak masyarakat memperkuat ketahanan keluarga. Orangtua harus berperan memberikan pemahanan pada anak-anaknya terkait bahaya LGBT.
Selain itu mengawasi pergaulan mereka supaya tidak terjerumus pada hal negative itu. “Setelah keluarga, di sekolah para guru juga harus aktif memberikan pengertian pada siswa tentang hal buruk LGBT. Sebab kebanyakan dari mereka tidak menyadari apa yang dilakukan adalah salah, “ucapnya.
Pemprov Sumbar pun mengusulkan adanya Perda Ketahanan Keluarga, yang akan segera ketok palu di paripurna DPRD Sumbar. Upaya ini dilakukan lantaran perda anti maksiat dianggap tidak relevan terhadap permasahan tersebut.
“Upaya pendekatan kepada korban menjadi lagkah memberantas LGBT ini. Memperkuat pertahanan keluarga. Dimana orang tua bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang dan prilaku anak dalam kesehariannya,” ucapnya.
Pencegahan kata Irwan, harus dilakukan bersama dalam menekan dan menghapuskan LGBT di Sumbar. Melibatkan seluruh stakeholders, seperti niniak mamak, bundo kanduang, alim ulama, dan cadiak pandai. Serta pihak-pihak profesional, seperti dokter maupun psikolog.
Ketua Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia (PKVHI) Sumbar sekaligus Dewan Pembina Taratak Jiwa, Khaterina Welong mengatakan estimasi yang dibuat oleh Komisi perlindungan anak (KPA) Nasional selang 2016-2018 ada 14 ribu LGBT di Sumbar. Jumlah tersebut merupakan angka perkiraan yang digunakan untuk menjalankan program.
“Upaya pencegahan LGBT itu melalui persuasif. Pendekatan langsung. Mereka yang datang merupakan orang-orang yang berisiko. Kami sebagai konselor, mereka bisa datang berbicara langsung,” katanya.
Menurutnya, yang membedakan pelaku LGBT dengan orang normal adalah adanya orientasi seksual yang berbeda. LGBT tidak bisa dinilai dari bentuk fisik saja. Karena hal tersebut berupa kelainan orientasi seksual.
Meskipun dalam tampilannya seorang lelaki terlihat gemulai, tidak dapat dikatakan sebagai LGBT. Begitupun sebaliknya, laki-laki sangar belum tentu tidak LGBT. (Hdp)
