Pariaman, Prokabar — Pemerintah Kota Pariaman, Sumatra Barat, mengupayakan melanjutkan pembangunan masjid terapung di 2022, sehingga dapat dimanfaatkan pada 2023 dengan menggunakan dana APBD.
“Pembangunan masjid terapung dimulai dari era pemerintahan Pak Mukhlis dan saya tahun 2013-2018. Di tahun pertama dan kedua pembangunannya telah dilakukan namun terkendala karena terdampak COVID-19,” kata Wali Kota Pariaman Genius Umar dilansir dari MC Pariaman, Sabtu (7/8).
Oleh karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah terkait untuk menghitung dana yang dibutuhkan guna melanjutkan pembangunan masjid terapung yang dibangun di Pantai Pauh tersebut.
Lebih lanjut, Ia mengatakan pendanaan kelanjutan pembangunan masjid tersebut melalui APBD Kota Pariaman dengan jangka waktu pengerjaan dua tahun.
“Mohon persetujuan dari dewan, kami membuat multiyear sehingga 2023 masjid ini sudah dapat dimanfaatkan,” katanya.
Lalu, untuk penyelesaian masjid yang juga untuk pendukung wisata religi di Kota Pariaman dapat dilakukan pada 2024.
Ia menyampaikan dirinya memahami kondisi keuangan daerah yang banyak mengalami pemotongan dari pemerintah pusat akibat pandemi COVID-19.
“Kita harus berpikir keras untuk menyelesaikan pembangunannya karena pembangunannya telah dimulai dan harus diselesaikan,” ujarnya.
Sebelumnya Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat menyiapkan tiga alternatif untuk mendanai kelanjutan pembangunan masjid terapung ini, karena sudah dua tahun berjalan realisasinya masih tiang pancang.
“Ini merupakan kerja berat karena dananya lebih dari Rp100 miliar sedangkan Pariaman keterbatasan APBD,” kata Genius.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya telah menyiapkan cara untuk mendanai kelanjutan masjid yang akan menjadi ikon wisata religi di daerah itu.
Ia menyebutkan cara pertama yaitu dengan menjadikan masjid terapung masuk ke dalam kawasan pengembangan waterfront city atau kota tepi air Talao Pauh yang saat ini menjadi objek wisata baru di daerah itu.
Sedangkan cara kedua, yaitu dirinya akan mengunjungi Duta Besar Timur Tengah di Jakarta untuk menanyakan terkait ada atau tidaknya bantuan untuk masjid terapung.
Lalu cara ke tiga, katanya melanjutkan yaitu dengan memfokuskan penggunaan APBD Pariaman setidaknya selama dua tahun untuk pembangunan masjid terapung itu. (*)
