Daerah

Pemko Padang Terima Kunjungan Kerja Panitia Khusus 35 DPRD Kabupaten Bekasi

Padang, Prokabar — Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Azwin Kota Padang menilai, persoalan ketahanan pangan merupakan persoalan dasar kelangsungan hidup manusia.

“Hal ini merupakan isu strategis yang harus selalu mendapatkan perhatian. Apalagi di Kota Padang, pasokan pangan tidak hanya untuk rumah tangga, tapi juga untuk usaha kuliner seperti rumah makan dan UMKM yang menjual produk makanan”, ujar Azwin mewakili Wali Kota, Mahyeldi, saat menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) 35 DPRD Kabupaten Bekasi di Ruang Abu Bakar Ja’ar Balaikota Padang Aia Pacah, Kamis (16/05/2019).

Kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) 35 DPRD Kabupaten Bekasi itu,membawa rombongan sebanyak 19 orang.

“Kedatangan kami kesini selain untuk bersilaturrahmi, juga ingin sharing terkait Peraturan Daerah (Perda) ketahanan pangan yang menjadi bahasan tugas kami, yang sudah ditetapkan oleh DPRD Kota Padang dan ingin tahu tentang mekanisme pengelolaan cadangan pangan, kedaulatan pangan, serta bagaimana cara menyosialisasikannya kepada masyarakat”, tutur Wakil Ketua Pansus 35 DPRD Kabupaten Bekasi, Suganda selaku Ketua rombongan menyampaikan maksud kedatangannya. Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar.

Kepala Dinas Pangan Kota Padang Syahrial mengatakan, ketersediaan pangan bagi masyarakat Kota Padang sebagian besar masih dipasok dari kabupaten/kota tetangga.

Misalnya, beras, sayuran, telur dan juga cabe. Khusus untuk cabe ini, kami sedang menggiatkan gerakan tanam cabe di pekarangan rumah sebagai upaya antisipasi ketika harga cabe bergejolak”, tuturnya.
Syahrial menjelaskan, yang dimiliki Kota Padang saat ini adalah Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keamanan Pangan, yang sedang disusun Perwako sebagai petunjuk pelaksanaan teknisnya di lapangan. Perda ini didasarkan kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012.

“Sambil menyusun Perwako tersebut, kami juga menyusun jejaring keamanan pangan yang rutin mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai keamanan pangan”, ujarnya.

“Dalam Perda tersebut juga dinyatakan bahwa masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan, hal ini pula yang membuat Pemko Padang langsung menindak penjual makanan yang “nakal” yang memasukkan bahan atau zat berbahaya ke dalam makanan yang dijualnya”, imbuh Syahrial. (gas)

Berani Komen Itu Baik
Loading...
To Top