Padang, Prokabar — Sekitar 3000 orang diperkirakan mengikuti kegiatan bersepeda santai dengan tema Siti Nurbaya Adenture, Minggu (16/8).
Terkait kegiatan yang diselenggarakan Pemko Padang tersebut Cluster Pengawasan Penanganan Covid-19 (CPPC-19) menilai Walikota Padang abai karena membiarkan pelaksanaan acara tetsebut disaat kasus Covid di Padang tengah menanjak.
CPPC-19 yang terdiri dari Ombudsman RI, Komnas HAM RI dan Komisi Informasi Sumbar menilai, kendatipun panitia mengklaim penerapan protokol kesehatan, namun tetap ada indikasi pelanggaran terhadap aturan yang dibuat oleh Walikota Padang sendiri.
“Meskipun dalam rangka memeriahkan HUT RI, atau menerapkan protokol kesehatan, namun kok sampai mengundang kerumunan yang diluar batas toleransi,” ungkapnya Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani.
Lebih lanjut dirinya menyebutkan dengab terlaksananya kegiatan ini, jadi bukti abainya Pemko Padang dalam penerapan kebijakan yang telah dibuat dan tertuang dalam Surat Edaran Walikota Padang terkait larangan memeriahkan HUT RI.
“Ini bukan contoh yang patut dipertontonkan, Pemko melanggar aturan yang dibuat. Mestinya Pemko mencegah dan memutus mata rantai covid-19, jadi selain membuat kebijakan juga memerikan contoh yang dapat diteladani,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska menilai bahwa Panitia atau Pemko punya kesempatan untuk membatalkan pelaksanaan kegiatan tersebut, karena memang sudah dicanangkan jauh-jauh hari.
“Kalau sudah begini siapa yang bisa memberi jaminan tidak ada silent spreader (pembawa virus) diantara kerumunan. Dengan penambahan kasus terbanyak di Padang harusnya Walikota membatalkan kegiatan tersebut,” ungkapnya.
Cluster Pengawasan Penanganan Covid-19 menganggap pemerintahan setengah hati dalam menerapkan protokol kesehatan. (rel)
