Pemko Padang dan Bank Nagari Jalin Kerjasama

Penulis -

Kamis, 18 Juli 2019 - 23:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar — Walikota Padang Mahyeldi dan Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan menandatangani MOU (Nota Kesepahaman Bersama) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perbankan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (18/7).

Penandatangan MOU yang meliputi pelayanan jasa perbankan secara digital dan non digital, penerimaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah, pembukaan dan pengelolaan rekening kas daerah serta penyertaan modal, juga dilakukan Wali Kota Padang Panjang dan Wali Kota Bukittinggi.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Di kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatangan MOU seluruh kepala daerah se-Provinsi Sumbar dengan Kepala Kanwil BPN Sumatera Barat, Sudaryanto, Plh Kepala Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, Muhammad Asraf, dengan disaksikan langsung Gubernur Provinsi Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang. MOU tersebut dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pengelolaan barang milik daerah.

Baca Juga :  Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, mengatakan, MOU dengan Bank Nagari diharapkan mampu meningkatkan tata kelola keuangan daerah kearah yang lebih baik lagi, sehingga bisa meningkat PAD. Begitu juga MOU dengan BPN, sangat membantu memberikan kepastian pengelolaan dan pendataan asset-aset daerah.

“MOU ini merupakan salah satu upaya preventif agar pemerintah daerah tidak terjerumus dalam tindakan koruptif”, ujar Irwan.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang menjelaskan, membangun koordinasi dengan pemerintah daerah merupakan salah satu upaya KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, termasuk melakukan monitor penyelenggaraan pemerintahan.

“Dengan adanya MOU ini pemasukan daerah akan semakin meningkat dan segala bentuk korupsi akan dapat ditekan di daerah Sumatera Barat,” ulasnya lagi. (rel/hdp)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB