Tanah Datar, Prokabar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyambut baik pengaktifan kembali (re-aktivasi) jalur kereta api dari kota Sawahlunto ke Padang. Dengan diaktifkan kembali jalur tersebut, Tanah Datar berharap dapat bekerjasama dengan PT. KAI terkait pemanfaatan aset.
“Harapan kami terhadap aset-aset PT. KAI yang ada di wilayah kabupaten Tanah Datar pun kalau bisa dikerjasamakan terkait pemanfaatannya kami pun sangat berterimakasih, namun kalau tidak kita akan upayakan bagaimana seluruh aset PT. KAI yang ada di Tanah Datar bisa termanfaatkan dan terjaga dengan baik,” ujar Wabup Richi Aprian saat pertemuan dengan pihak PT. KAI yang dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Regional II Sumatera Barat Kuncoro.
Lebih lanjut Richi berharap, kedepan jika rencana ini terlaksana, jalur kereta api tidak hanya bermanfaat untuk transportasi barang dan orang saja, namun juga bisa mendukung kepariwisataan di kabupaten Tanah Datar. Sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan menambah income bagi Pemda Tanah Datar.
“Mudah-mudahan dengan aktifnya jalur kereta api ini nantinya bisa membantu masyarakat kita untuk berusaha, karena konsepnya majunya suatu daerah salah satunya itu dilihat dari majunya industri perkeretaapiannya,” pungkas Wabup.
Sementara, Kepala Divisi Regional II PT. KAI Sumatera Barat Kuncoro, menjelaskan bahwa rencana re-aktivasi jalur kereta api itu memang ada dan yang paling realistis pada tahun ini baru jalur dari Kota Sawahlunto ke Muaro Kalaban.
Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran, namun tidak tertutup kemungkinan bisa mencapai di Nagari Batu Taba Batipuh Selatan, karena medan yang tidak begitu berat.
Sementara Manajer Aset PT. KAI Regional II Sumatera Barat Indra Diva menyampaikan terkait dengan aset PT. KAI yang ada pada tahun 2016 yang lalu sudah dilakukan pendataan dan pada waktu itu juga sudah berkoordinasi langsung dengan pihak Pemda Tanah Datar.
Namun pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pendataan kembali, dan kalaupun ada beberapa aset yang saat ini masih dimanfaatkan oleh Pemda Tanah Datar yang memungkinkan adalah dikerjasamakan, sebab tidak mungkin dilakukan proses hibah. (eym)
















