Pemkab Solok Diminta Bimbing Wali Nagari Gunakan Dana Desa

Penulis -

Kamis, 27 September 2018 - 23:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Arosuka, Prokabar – Pemerintah Kabupaten Solok diminta untuk membimbing wali nagari dalam pengunaan dana desa, agar lebih terkontrol dan tepat sasaran.

“Saat ini masih banyak wali nagari yang takut dalam menggunakan dana desa. Karena keterbatasan wawasan, banyak yang justru gugup memanfaatkan dana desa untuk pembangunan nagari,” kata anggota DPRD Kabupaten Solok Fraksi PDI Perjuangan, Surimariadi, Kamis (27/9) di Arosuka.

Menurutnya, wali nagari dengan alasan takut terjerat hukum, banyak yang justru tak memanfaatkan dana desa itu. Padahal dana itu sangat membantu untuk menciptakan nagari yang mandiri.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

“Saat ini wali nagari dan aparatnya menjadi sorotan banyak pihak, mereka disorot aparat penegak hukum, wartawan hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) abal-abal. Setiap hari wali nagari ditakut-takuti oleh banyak pihak, sehingga takut menggunakan dana desa,” ujarnya.

Saat ini, di dalam nagari sendiri, wali nagari juga mendapat tekanan yang tak kalah berat, mereka dicurigai aktivis kampung dari Badan Musyawarah Nagari (BMN). Kecurigaan ini lama kelamaan berubah menjadi kecemburuaan.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Agar dana desa bermanfaat bagi pengembangan nagari, semestinya pemerintah daerah memberikan pencerahan kepada wali nagari, aparat nagari dan seluruh warga nagari.

“Harus ditumbuhkan kesadaran pada masyarakat bahwa dana desa sangat berpotensi membuat nagari mandiri jika dimanfaatkan secara optimal,” katanya.

Sementara itu Bupati Solok, Gusmal mengatakan dalam penyelenggaraan pemerintah nagari tidak dapat dipungkiri, dampak dari besarnya anggaran yang dikelola telah menimbulkan permasalahan yang sifatnya internal maupun eksternal.

“Banyak terjadi ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah nagari dengan BMN, beberapa kasus hukum terkait dengan penyelenggaraan pemerintah nagari dan masalah-masalah lain yang terjadi menunjukan indikasi negatif yang harus disikapi bersama,” ujarnya.

Baca Juga :  Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Lanjutnya, terkait dengan permasalahan yang terjadi, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat regulasi tentang nagari agar celah-celah permasalahan tersebut dapat ditutupi, melalui kerangka pelimpahan kewenangan bupati kepada camat.

“Sejak September 2017 kami telah memberikan kewenangan penuh kepada camat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan nagari,” ujarnya. (*/mbb)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Keputusan Tim Keabsahan PORPROV Dipertanyakan, KONI Padang Pariaman Sebut Kasus Atlet Tentrem Pangestuti Belum Tuntas
Dibalut Tradisi Makan Bajamba, Malam Resepsi HUT ke-81 Sumbar Perkuat Kebersamaan dan Kolaborasi
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:55 WIB

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Senin, 5 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:13 WIB

HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terbaru

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB