Mentawai, Prokabar – Rapat koordinasi Gubernur Sumbar bersama Wakil Gubernur (Wagub) dengan bupati dan wali kota se-Sumbar yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, selama dua hari, 7-8 Maret 2022, menjadi sorotan karena ketidakhadiran Bupati maupun perwakilan Pemkab Solok.
Bahkan Bupati dan Wakil Bupati Solok juga tidak mengirimkan satupun perwakilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok pada rapat tersebut.
Padahal, Rakor Gubernur Sumbar dan Wagub dengan bupati dan wali kota se-Sumbar adalah agenda rutin Pemprov Sumbar dalam upaya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Rakor ini dilaksanakan bisa sekali dua bulan atau sekali tiga bulan. Atau sesuai kebutuhan dengan tema pembangunan yang berbeda.
Tidak hanya menentukan kebijakan strategis pembangunan, berdasarkan hasil rakor yang dilaksanakan sebelumnya selama ini sangat penting demi kesinambungan dan sinergisitas program kerja antara pemerintah pusat dengan Pemprov Sumbar serta pemerintah kabupaten kota, atau antar kabupaten kota itu sendiri.
Mengingat pentingnya rakor tersebur, bahkan di setiap kesempatan penyelenggaraannya selalu mengundang menteri dan perwakilan kementerian pemerintah pusat sebagai nara sumber. Di mana menteri yang diundang hadir sesuai dengan tema pembahasan rakor.
Hal ini dibutikan dengan hadirnya Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) saat rakor di Kepulauan Mentawai tersebut.
Bahkan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno meluangkan waktunya untuk hadir secara online memaparkan materi tentang pembangunan di sektor pariwisata yang menjadi tema rakor kali ini.
Karena begitu pentingnya acara rakor ini, yang diminta hadir oleh Gubernur Sumbar adalah langsung bupati dan wali kota.
Berdasarkan pengalaman rakor-rakor sebelumnya, kalau ada halangan yang sangat urgen, dapat diwakilkan kepada wakil bupati dan wakil wali kota. Kalau tidak juga berkesempatan, minimal diwakili sekda atau asisten sekda.
Ketika dikonfirmasi, Juru Bicara (Jubir) Pemprov Sumbar, Jasman Dt. Bandaro Bendang menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran delegasi Pemkab Solok pada acara rakor tersebut.
“Kita merasa heran juga, kenapa acara sepenting ini Pemerintah Kabupaten Solok tidak hadir seorangpun. Padahal kita membicarakan soal kepariwisataan. Pasaman dan Pasaman Barat saja yang tertimpa bencana, tetap mengirimkan wakilnya asisten sekda dalam rakor tersebut,” ucap Jasman dengan nada kecewa.
“Bagaimana kita mau maju, kalau untuk berkoordinasi saja tidak mau. Satu hal lagi, undangan sudah kita pastikan sampai ke Pemkab Solok” kata Jasman dengan wajah kesal.
Dikatakannya, pemerintah kabupaten dan kota hendaknya sejalan dengan Pemprov Sumbar dalam pembangunan. Karena untuk membangun Sumbar itu butuh kebersamaan.
Apalagi katanya, undangan rakor yang diberikan pada Pemkab Solok adalah juga sebagai fungsi Pemprov Sumbar sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Maka penting adanya pemerintah kabupaten dan kota menghargainya.
Menurutnya, sikap yang diambil Pemkab Solok adalah preseden buruk bagi komunikasi kepala daerah. Setidaknya dalam membangun ada kebersamaan, saling menghargai.
“Ini menjadi preseden buruk bagi komunikasi antar kepala daerah di Sumbar,” jelasnya.
Terkait dengan ketidakhadiran dalam rakor tersebut, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Solok. (rls)
Pada rakor yang berlangsung dua hari tersebut, dihadiri 18 pemerintah kabupaten kota, minus Pemkab Solok.(rls)
