Limapuluh Kota, Prokabar – Tiga tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumbar tahun 2018 ini.
Opini WTP dari BPK itu, terkait laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 silam. “Alhamdulillah, iya, sudah tiga kali,” kata Bupati.
Hal tersebut dia sampaikan, usai menerima LHP dari Kepala BPK perwakilan Sumbar Pemut Arya Wibowo Jum’at (25/5) di Gedung Kantor BPK, di Kota Padang. Irfendi menerima opini tersebut, bersama Ketua DPRD Safarudin DT Bandaro Rajo disaksikan OPD terkait.
Dari pemeriksaan yang telah dilakukan BPK termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan Pemkab Lima Puluh Kota, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017.
Bupati Irfendi mengatakan, perolehan WTP yang ketiga kalinya ini, merupakan wujud komitmen dari seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Limapuluh Kota dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
“Kita bersyukur, sangat gembira dan merasa bangga dapat mempertahankan opini WTP untuk yang ketiga kalinya. WTP ini kita suguhkan bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota,” sebut Irfendi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan itu.
Irfendi menyatakan, opini itu harus terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan serta pengelolaan dan asset daerah.
“Alhamdulillah, sejak 2016 dilantik jadi Bupati, sampai sekarang, kita sudah 3 kali mendapat WTP. Ini tidak akan terjadi, tanpa seizin Allah SWT dan dukungan masyarakat,” katanya.
Bupati mempertegas komitmennya, dalam pencegahan korupsi dan pencegahan gratifikasi. “Kerjasama dengan KPK terus kita lakukan, apalagi, Limapuluh Kota adalah daerah binaan KPK,” demikian Bupati. (Vbm)
