Trending | News | Daerah | Covid-19

Opini

Pemimpin Berkualitas, Ditentukan Pemilih Berkualitas

Dibaca : 212

(Oleh: Rudi Yudistira/Wartawan Muda)

Agam, Prokabar — Pilkada Serentak 2020 dijadwalkan 9 Desember nanti. Meski dalam suasana pandemi Covid-19, tahapan kampanye terus berlangsung hingga 6 Desember nanti. Masyarakat mulai berfikir dan mencari berbagai informasi untuk mendapatkan data, agar tidak salah pilih nantinya.

Setiap individu dijamin Negara Republik Indonesia untuk menentukan pilihannya secara langsung, bebas, umum, jujur, adil dan rahasia. Hal itu sesuai dengan azas-azas pemilihan umum dan dilindungi Undang-undang Dasar.

“Indonesia sebagai negara demokrasi menjadikan pemilu sebagai salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Tujuan pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Penting bagi warga Indonesia untuk memiliki sebuah proses untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu,” Tomi Sudjatmiko dikutip dari krjogja.com.

Memilih pemimpin melalui pemilu, jelas akan menentukan kemajuan dan peradaban suatu negara atau daerah. Dan hal itu sesuai negara demokrasi berlandasan Pancasila sebagai lambang negara Republik Indonesia.

Namun yang terpenting adalah, untuk memperoleh Pemimpin Berkualitas ditentukan dari Pemilih yang Berkualitas pula. Artinya, masyarakat sebagai pemilih yang memiliki hak berdaulat, wajib cerdas dan teliti dalam menentukan pilihannya.

Rakyat atau masyarakat jelas dituntut keras memperdalam wawasan dan pengetahuannya, terkait calon pemimpin yang telah diusung partai politik sebagai wadah perantara atau perpanjangan tangan masyarakat.

“Rakyat Berdaulat, Negara Kuat”. Begitulah moto dari KPU RI sebagai penyelenggara pelaksanaan Pemilu. Begitu juga dengan Bawaslu RI, dengan membawa moto, “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu”.

Rakyat harus ikut andil menggunakan hak pilihnya. Semakin banyak masyarakat menggunakan hak pilih dan cerdas memilih, maka akan semakin meningkat pula kualitas pemimpin yang akan memimpin 5 tahun kedepannya.

Begitu juga dalam pengawasan pemilu, membantu Bawaslu dalam mencegah dan melaporkan pelanggaran dengan bukti-bukti pendukungnya. Ikut andil melakukan pengawasan dan pencegahan, akan meningkat pula kualitas pemilu. Dengan tujuan, mendapatkan pemimpin yang berkualitas.

Penilaian masyarakat pun jelas menentukan pilihannya. Terutama cara-cara pendukung dan calon Kepala Daerah melakukan kampanye atau sosialisasi. Jika pihak-pihak tersebut melakukan dengan cara jujur, bermartabat dan kesatria, tentu mendapat simpatik lebih dari banyak pemilih.

Sebaliknya, jika mereka melakukan dengan cara curang dan kotor (Black Campaign dan Money Politic), di sinilah hendaknya masyarakat harus berfikir ulang dan cerdas menanggapinya. Jika pihak tertentu sudah menjelek-jelekan, mengejek-ejek bahkan melakukan fitnah tanpa memiliki bukti atau fakta kuat terkait kebenaran sebuah berita, maka masyarakat sebaiknya tabayyun.

Selain itu, tidak asing pula politik uang menjadi strategi busuk untuk memenangan pasangan calon tertentu. Telah menjadi rahasia umum, meski sering kali Bawaslu kesulitan mendapatkan dan membuktikannya.

Masyarakat hendaknya cerdas menentukan dan mempergunakan hak pilih dengan baik. Seperti memilih pemimpin sesuai Agama Islam yang amanah (dapat dipercaya dan menjalankan tugas dengan baik), fathanah (cerdas atau Pandan), tabligh (menyampaikan) dan siddiq (jujur).

Pemilih juga diminta mampu melihat kepribadian calon pemimpin dengan Keteguhan Pancasila dalam dirinya. Berketuhanan Yang Maha Esa, Berkemanusiaan yang adil dan beradab, Mampersatukan serta menjaga kesatuan keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan masyarakat. Berkerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meski sejatinya, kedaulatan rakyat sebagai pemilih dalam pemilu telah diwakilkan kepada partai politik untuk memilihkan calon yang akan dipilih secara bersama-sama oleh seluruh rakyat. Sebagai pemilih, rakyat hanya berdaulat untuk memilih calon yang telah ditentukan partai politik.

Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Begitu, rumusan naskah asli Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Pada perubahan ketiga UUD 1945, mengenai kedaulatan rakyat diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dengan rumusan baru yang bunyinya berubah menjadi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Kembali pada Kedaulatan Rakyat sebagai penentu Pemimpinnya. Seiring Pilkada Serentak 2020 ini, tahapan kampanye telah berlangsung dan berakhir pada 6 Desember 2020 nanti. Adalah masa-masa masyarakat menggali lebih dalam tentang calon-calon Kepala Daerah yang telah ditetapkan KPU di masing-masing daerah. (***)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top