Oleh : Nevi Zuairina Irwan Prayitno
Anggota DPR RI FPKS Dapil Sumbar II
=========================================
Perdebatan terkait sistim pemilihan umum legislatif yang akan dilaksanakan pada Pemilu 2024 mendatang kini memasuki babak baru ditengah berbagai prediksi dan opini yang beredar di tengah masyarakat bahwa komposisi sembilan hakim yang tadinya setuju dengan pelaksanaan sistim Proporsional Terbuka seperti yang selama ini dijalani dengan sistim proporsional tertutup sebagaimana pernah dilaksanakan semasa rezim Orde Baru.
Perdebatan itu tidak hanya terjadi di ranah persidangan dengan adu argumen antara pemohon dengan termohon di depan Hakim MK, namun juga merambah ke ranah lain termasuk ranah akademik di kampus dan berbagai perguruan tinggi hingga lapau lapau dan palanta di berbagai daerah.
Pada intinya, kedua belah pihak sama sama mempertahankan argumennya bahwa sistim yang mereka dukung adalah sistim pemiliu yang paling baik, cocok dan pas diterapkan di Indonesia berdasarkan pada falsafah bangsa Indonesia.
Sebagaimana kita tahu bahwa Pemilihan Umum adalah satu satunya instrumen penting dalam menjalankan sebuah demokrasi. Dan sejak tahun 2009 silam, setelah adanya gugatan dari sebagian pihak di MK pula, sistim pemilu proporsional tertutup dianulir dan dibatalkan oleh MK pada waktu itu dengan memberlakukan sistim pemilu terbuka dengan tata cara mencoblos nama caleg dan tanda gambar partai secara bersamaan atau salah satunya.
Sistim ini mendapatkan reaksi positif dari berbagai pihak. Para calon anggota legislatif pada tahun itu menyambut baik keputusan MK tersebut dan berimbas pada peningkatan gerak dan aktifitas politik di kalangan warga yang juga membawa efek positif pada aktifitas sosial ekonomi masyarakat.
Kini setelah tiga kali pelaksanaan Pemilu dengan sistim tersebut, beberapa kalangan merasa perlu untuk menggugat dan mengajukan keberatan dengan sistim proporsional terbuka dan menginginkan pemilihan umum anggota legislatif harus dikembalikan ke sistim sebagaimana pernah diterapkan di masa rezim otoriter Orde Baru yang sudah tidak cocok diterpakan di alam demokrasi modern saat ini.
Dalam sebuah resume bedah dan diskusi politik yang saya baca beberapa hari lalu, saya dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa poin yang dapat diuraikan kenapa kita harus menolak pemberlakuan kembali sistim pemilihan ke proporsional tertutup. Yang pertama tentu saja pemberlakuan sistem proporsional tertutup akan membuat ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan calon wakilnya di lembaga legislatif menjadi jauh dan renggang. Ruang terbuka selama ini yang dipakai oleh para Caleg dan pemilih untuk saling mengenal menjadi tertutup karena kuasa partai politik. Masyarakat selaku pemilih dan pemilik kuasa dalam menentukan siapa yang akan menjadi wakil mereka akan dibatasi oleh partai politik.
Alasan kedua adalah, pemberlakuan sistim proporsional tertutup yang diyakini akan mampu menutup ruang politik uang (jual beli suara) tidak akan serta merta dapat diterima. Sebab ruang ruang politik uang tidak akan bisa dihapus begitu saja meski dengan mengganti sistim pelaksanaan pemilihan.
Alasan ketiga adalah, pemberlakuan sistim proporsional tertutup justru akan memperlebar ruang terjadinya nepotisme di internal partai politik. Sudah menjadi pengalaman bersama pada masa lalu bahwa penyusunan nama calon-calon di daftar caleg adalah mereka yang memiliki relasi secara struktural partai politik. Sehingga dengan demikian, mereka akan dapat dan dimudahkan untuk mendapatkan nomor urut “Kepala”.
Tentu saja dapat kita simpulkan bahwa pemberlakuan sistim proporsional tertutup akan lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat bagi kemajuan demokrasi yang sudah kita jalani dan nikmati sejak belasan tahun lalu.
Partai PKS sendiri bergabung dengan tujuh partai politik lain yang dengan tegas menolak pemberlakuan kembali sistim proporsional terbuka tersebut. Bagi PKS pemberlakuan sistim lama itu adalah sebuah langkah mundur berdemokrasi di tanah air. Jika kita memutuskan untuk melakukan perbaikan pada sistim politik, yang seharusnya dilakukan adalah melangkah maju membenahi aturan yang ada dan menyesuaikan dengan kemajuan jaman bukan sebaliknya kembali mundur dan membuka kembali ruang kegelapan demokrasi.
Komitmen Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana kami sampaikan pula pada pertemuan dengan delapan partai politik pada awal Januari lalu adalah wujud komitmen kami bahwa politik harus semakin maju dan bergerak dinamis bukan sebaliknya menjadi Set Back. Dengan kembali ke sistim tertutup akan membuat jarak antara wakil rakyat dengan rakyat menjadi makin jauh dan menutup ruang aspirasi yang komprehensif. ***
















