Oleh : Romelton
Pemilu 2019 telah selesai, Konsentrasi KPU dan Peneyelenggara lainya berikutnya adalah menghadapi Pemilihan serentak 2020. Isu terkait Pemilihan 2020 sudah mulai menjadi bahasan publik seperti apakah KPU kembali memasukkan pasal pelarangan calon mantan narapidana korupsi dan isu lainnya terkait penerapan rekapitulasi berbasis elektronik (e-rekap).
Sementara Peraturan KPU No 15 Tentang Tahapan, Program, Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 baru selesai diundangkan 9 Agustus 2019 yang lalu.
Beberapa catatan Pemilu seperti partisipasi politik perempuan, pengaturan dan pelaksanaan dana kampanye di Pemilu 2019, hak pemilih kelompok penyandang Disabiltas harus lebih baik dari Pemilihan Umum 2019.
KPU juga berhasil dalam capaian tingkat partisipasi pemilih yang melebihi target 77,5 persen menjadi 81 persen. sebuah capaian yang dilakukan KPU untuk memudahkan proses transparansi data bagi publik.
Mengusulkan pelarangan calon mantan narapidana korupsi dan KPU juga mengusulkan untuk wajib menyerahkan LHKPN. Hal-hal ini tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang namun KPU bertujuan membuat pemilu menjadi lebih baik secara teknis dan substansi serta menghasilkan pemimpin yang baik pula yang mampu menampung harapan-harapan masyarakat seluruh Indonesia.
Dari Pemilu Serentak 2019 Menuju Pemilihan serentak 2020, Evaluasi dan Rekomendasi dari Bawaslu mau pun DKPP atau pihak lainnya dijadikan bahan evaluasi meneyeluruh terhadap KPU sebagai penyelenggara menujuPemilu yang berinteritas.
Tahapan pemilihan serentak di PKPU No 15 untuk dijadikan pedoman acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk penyusunan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD).
KPU meminta peserta pemilihan serentak maupun partai politik pengusung bakal calon kepala daerah untuk teliti dan mempedomani terhadap Tahapan, Program , Jadwal Penyelenggaraannya. Pemilihan serentak 2020. Pelakasanaan Pemilihan serentak 2020 akan diikuti 270 wilayah yakni 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 kota seluruh Indonesia 23 September 2020.
Untuk Sumatera Barat, akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah untuk 13 kabupaten/kota dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Substansi tahapan pemilihan itu penting. Kegagalan pemahaman dapat menyebabkan kesalahan perilaku yang berujung terjadinya pelanggaran. Munculnya pelanggaran tentu dapat menyebabkan ternodanya penyelenggaraan pemilu yang pelaksanaannya penuh harapan terlaksana berdasarkan asas keadilan dan kejujuran (*)
