Oleh : Tommy TRD
Pelaku kriminal terbaik sejatinya adalah memang orang-orang yang dilegalkan untuk berbuat kriminal. Siapa itu? Pemerintah! Lebih spesifik ? Silahkan anda sebut instansinya apa saja. Maka kemungkinan besar akan ditemui tindakan kriminal yang “dilegalkan” di sana. Lalu kenapa bisa seperti itu ? Mari kita bahas.
Semakin hari semakin sedikit negara di dunia yang memang menganggap bangsa dan negara sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan dan dipandang tinggi. Tren menunjukan bahwa negara kekinian cenderung menjadi wadah bagi pemburu harta karun, dan juga wadah bagi orang-orang yang ingin memperkaya diri. Lihat saja kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat atas nama negara, apakah memang untuk kejayaan bangsa, atau sebaliknya?
Masalahnya adalah, pemerintah memiliki semua instrumen untuk melegalkan tindakannya yang “ilegal”. Walaupun tindakan atau kebijakan itu bertentangan dengan UU sekalipun. Siapa yang akan mengawal? Perwakilan rakyat? Penegak hukum? Hal seperti itu tidak terjadi. Entah kenapa, tapi hal seperti itu tidak terjadi.
Mungkin tidak terhitung UU yang mungkin dilanggar oleh sebuah pemerintahan, lalu apa? Ada impeachment? Ada pengunduran diri? Tentu saja tidak. Bagi sebagian besar orang saat ini, kekuasaan itu terlalu manis untuk ditinggalkan. Dan lagi pula pemerintahan terkadang tidak lebih dari sekedar transaksi jual beli mobil second. Banyak kekurangan, namun selama harga dan fee yang dibayarkan bisa disepakati bersama, maka segala sesuatunya berjalan seperti biasa.
Cilakanya, “konsep pemerintahan” seperti ini ikut turun dari pusat hingga ke daerah. Maka isi pemerintahan saat ini mayoritasnya kalau bukan pejabat kurang ajar yang arogan (biasanya dari partai berkuasa di negara itu), atau pejabat yang dapat summa cum laude dalam hal pencitraan, tapi harus mengulang semua mata kuliah wajib.
Dampaknya, begitu banyak kebijakan, keputusan, narasi yang dibangun oleh pemerintah memang tidak memenuhi standar. Baik standar akademik, praktik ataupun standar moral. Bahkan dengan standar moral di zaman ini yang sejatinya sudah turun sangat jauh dari masa lalu. Apalagi jika dibandingkan dengan standar moral pada masanya Agus Salim, Lumumba, Guevarra.
Tentu banyak orang yang akan bertanya, apa yang salah? Itu sungguh pertanyaan yang akan cukup sulit untuk dijawab, karena begitu banyaknya variabel dan faktor yang mempengaruhi. Tapi ketika harga diri dan kehormatan aparatur pemerintah sudah menjadi item yang ada dalam flash sale 12.12, pemerintahan macam apa yang bisa diharapkan?
