Jakarta, Prokabar — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017. Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP Tahun 2017 itu kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin (4/6).
Dilansir dari Antaranews, penyerahan LHP turut dihadiri Wakil Presiden M Jusuf Kalla, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, sejumlah Anggota BPK yaitu Anggota I Agung Firman Sampurna, Anggota II Agus Joko Pramono, Anggota III Achsanul Qosasi, Anggota IV Rizal Djalil, Anggota V Isma Yatun, Anggota VI Harry Azhar Azis, Anggota VII Eddy Mulyadi Supardi.
Sementara itu, anggota Kabinet Kerja yang hadir antara lain Seskab Pramono Anung, Menpan RB Asman Abnur, Menter LHK Siti Nurbaya, Menkominfo Rudiantara, Mensilos Idrus Marham, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung Prasetyo.
Ketua BPK menyebutkan bahwa opini WTP diberikan kepada LKPP Tahun 2017 berdasarkan hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2017.
Opini WTP mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2017 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Terdapat 79 LKKL dan 1 LKBUN yang memperoleh opini WTP. BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 6 LKKL dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 2 LKKL. Opini WDP diberikan kepada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional HAM, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, LPP TVRI, dan LPP RRI.
Sedangkan opini TMP diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut (Bakamla). Alasan pemberian opini TMP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di antaranya pembatasan lingkup pada belanja modal dan belanja barang.
Pada Badan Keamanan Laut antara lain karena aset tetap konstruksi dalam proses (KDP) tidak dapat diyakini keberadaannya, serta pembatasan lingkup pemeriksaan. Sehingga BPK tidak memiliki keyakinan yang memadai untuk menyatakan opini kewajaran atas laporan keuangan KKP dan Bakamla
BPK juga meminta bantuan Pimpinan dan Anggota DPR untuk terus mendorong Pemerintah Pusat dalam rangka perbaikan tanggung jawab pelaksanaan APBN. (*/hdp)
