Trending | News | Daerah | Covid-19

Nasional

Putuskan tak Berangkatkan Jamaah Haji 2020, Pemerintah Sebut Sudah Konsultasi dengan DPR

Dibaca : 292

Jakarta, prokabar – Pemerintah melalui Kementerian Agama, Selasa (2/6), akhirnya memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun 2020 ini. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah melindungi warga negaranya pada masa pandemi Covid-19 ini.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Menteri Agama Fachrul Razi dalam konferensi pers secara virtual. Menteri Agama Fachrul Razi, Selasa (2/6), mengumumkan keputusan soal penyelenggaraan haji 2020. Di mana, di situ diputuskan bahwa jamaah haji Indonesia tidak diberangkatkan ke Arab Saudi pada tahun ini.

Sebelum mengambil keputusan soal haji tahun ini, Fachrul mengatakan bahwa Kementerian Agama sudah melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Yaitu, MUI dan DPR.

“Kementerian Agama telah melakukan konsultasi dengan otoritas keagamaan di MUI. Untuk mendapatkan pandangan keagamaan terkait dengan pembatalan keberangkatan jamaah haji di masa pandemi. Selain itu, Kemenag juga sudah melakukan komunikasi dengan DPR,” kata Menag.

“Dengan Mitra kami komisi 8 di DPR tentang perkembangan situasi ini baik melalui komunikasi formal rapat kerja maupun komunikasi informal secara langsung,” tambah Menag.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyesalkan langkah Menteri Agama Fachrul Razi yang mengumumkan tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini. Pasalnya pengumuman itu belum mendapat persetujuan dewan di Komisi VIII.

“Tentu kami menyesalkan atas sikap Menteri Agama yang mengumumkan kebijakan ini tanpa terlebih dahulu rapat dengan Komisi VIII,” kata Ace saat dimintai pendapatnya terkait pengumuman batalnya haji tahun ini, Selasa (2/6).

Ace menuturkan, pihaknya memang telah mendengarkan penjelasan Menteri Agama yang akan mengumumkan kepastian pelaksanaan haji tahun 2020 pada hari ini Selasa (2/6) jam 10.00 WIB. Seharusnya kata dia, menteri agama terlebih dahulu rapat dengan Komisi VIII DPR RI untuk memastikan kelanjutan pelaksanaan haji tahun ini.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, Indonesia merupakan negara muslim terbesar yang memberangkatkan calon jamaah haji ke Arab Saudi. Untuk itu perlu persiapan maksimal untuk memastikan kesehatan dan keselamatan calon jamaah.

“Selain itu, sebagian latar belakang usia calon jamaah haji kita di atas 50 tahun. Jadi sangat rentan terpapar virus Covid 19,” katanya saat diminta tanggapan terkait pengumuman pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun ini, Selasa (2/6).

Ace memastikan, pemerintah harus mengedepankan prinsip istitho’ah atau kemampuan dalam menjalankan haji yang menjadi kriteria utama bagi kewajiban menjalankan haji bagi setiap muslim. Apakah kekhawatiran penyebaran Covid-19 termasuk di Arab Saudi menjadi pertimbangan dalam konsep istitho’ah tersebut.

Selain itu, prinsip dar’ul mafasid muqadum ala jalbil mashalih, mencegah kerusakan harus diutamakan daripada mendapatkan kemashlahatan. Prinsip itu tetap harus dijadikan pijakan Pemerintah untuk melindungi warga negara dalam rangka memenuhi prinsip menjaga keselamatan diri (hifdzun nafs).

Akibat pembatalan pemberangkatan tentu konsekuensi pembiayaan penyelenggaraan haji juga harus dihitung ulang dengan penyesuaian protokol Covid-19 baik pada sektor transportasi, pemondokan, katering dan lain-lain. Ace meyakini bahwa pasti akan mengalami kenaikan pembiayaan yang jauh berbeda.

Jika Menag telah memutuskan tahun ini tidak mengirimkan calon jamaah haji, seperti keputusan yang telah diambil Singapura, Ace minta pemerintah harus melakukan sejumlah hal. Pertama, harus menjelaskan kepada masyarakat tentang argumentasi darurat syari’ mengapa Indonesia tidak mengirimkan jemaah haji tahun ini. Seberapa darurat syar’i sehingga Pemerintah Indonesia tidak mengirimkan calon jamaah haji?

Untuk itu, Pemerintah harus meminta pendapat para Ulama dan tokoh-tokoh agama serta ormas keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, untuk menjelaskan darurat syar’inya.

Kedua, sebetulnya peristiwa tidak memberangkatkan musim haji ini, sudah pernah terjadi pada musim-musim sebelumnya. Jadi, sesungguhnya Indonesia pernah punya pengalaman tidak mengirimkan jamaah hajinya.

Ketiga, harus ada jaminan adanya pengembalian uang pelunasan setoran jamaah haji tahun ini. “Prinsipnya bagi kami, pemerintah harus memiliki mitigasi apabila skenario pembatalan atau penundaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 ini betul-betul terjadi,” katanya.

Anggota Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis, menilai pengumuman pembatalan pelaksanaan ibadah haji 2020 sebetulnya tidak melalui pembahasan dengan DPR. Dia pun mengaku heran dengan pengumuman pembatalan tersebut.

“Kalau secara institusi, belum ada pembahasan (soal keputusan haji 2020). Sebetulnya salah juga. Seharusnya harus rapat dulu. Harusnya tanggal 2 Juni kemarin kan rapat, tiba-tiba diundur, saya tidak tahu juga itu, perlu dipertanyakan juga apa penyebabnya (membuat keputusan tanpa rapat dengan DPR),” kata dia saat dihubungi Republika.co.id.

Iskan menjelaskan, Menag Fachrul awalnya meminta waktu pada bulan Ramadhan kemarin untuk membahas penyelenggaraan haji 2020. Lalu diundur lagi hingga ditetapkan 2 Juni 2020 untuk pembahasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun lagi-lagi RDP itu tidak jadi digelar.

“Harusnya tanggal 2 itu ada RDP, tetapi enggak ada RDP dan tiba-tiba hari ini sudah diputuskan. Menurut saya aneh juga. Pasti teman-teman (di DPR) juga ramai kalau begini. Tidak institusional kan, karena kan berdampak juga pada anggaran,” ungkap anggota DPR fraksi PKS itu.

Menurut Iskan, tidak terburu-buru mengumumkan keputusan penyelenggaraan haji 2020 kalau pada akhirnya memutuskan pembatalan. “Kalau untuk memutuskan tidak jadi kan besok lusa pun masih bisa. Kecuali kalau jadi, ya itu harus (segera), sehari atau dua hari pun bernilai untuk persiapan,” katanya.(*)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top