Daerah

Pemda Agam Akan Perketat Prokes, Sanksi Denda dan Pidana Diberlakukan

Dibaca : 129

Agam, Prokabar – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Agam terdiri Bupati dan Wakil Bupati, Kapolres Agam, Kajari, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kemenag, Kodim 0304 Agam dan Polres Bukittinggi menggelar rapat evaluasi penanganan Covid-19 untuk penegakan prokes Perda Nomor 6 tahun 2020.

Pertemuan berlangsung di Aula Bupati dengan protkes ketat dan terbatas, Jumat (23/4).

Pertemuan itu dipandu atau moderator langsung Sekretaris Daerah, Martias Wanto. Mampu memfasilitasi antar lintas instansi dan Pimpinan masing-masing lembaga negara Kabupaten Agam.

Kapolres Agam, AKBP Dwi Nur Setiawan mengatakan, masyarakat dan pemerintah daerah sudah longgar dalam mematuhi peraturan pencegahan wabah itu. Dan untuk tidak kembali meningkat dan parah, perlu peningkatan level penindakan hukum dan denda terhadap pelanggar.

“Melihat beberapa waktu ini, protokol kesehatan covid-19 sudah sangat longgar. Akibatnya, terjadi lonjakan warga terpapar Covid-19. Kalangan terbanyak guru, dokter dan pelajar,” ungkapnya.

Wakil Bupati Irwan Fikri melanjutkan, kondisi itu dibenarkan. Kondisi tersebut akibat internal pemerintahan sendiri yang sangat lemah dalam penanganan protokol kesehatan.

“Kita harus memperkuat internal jajaran Pemerintahan daerah Kabupaten Agam terlebih dahulu, kemudian memperkuat koordinasi dengan Forkopimda. Setelah satu konsep dan pemikiran dalam memahami peraturan, baru melakukan aksi ke tengah masyarakat,” ujarnya.

Irwan Fikri melanjutkan, Program Kampung Tangguh yang telah ada seperti posko dan satgas tiap nagari harus kembali diaktifkan. Membantu memantau orang keluar masuk dari perantau atau orang dari luar daerah.

“Pendataan Nagari mana yang sudah memiliki kampung tangguh dan mana yang belum. Kemudian pesta pernikahan atau kegiatan apa pun lain harus ditetapkan boleh atau tidaknya dilakukan. Setelah itu baru bisa memulai penegakan hukum,” tuturnya.

Kamiri, mewakili Kepala Kantor Kemenag Agam menerangkan progres dilaksanakan dijajaran Kemenag Agam dilapangan sudah sesuai aturan yang diberlakukan Pemerintahan daerah. Seperti di Tyanawiyah atau Madrasah sederajat sama di SMP atau SMA, yakni tidak melaksanakan tatap muka.

Khusus di pondok pesantren memang agak berbeda, aktifitas tetap Japan karena memiliki sistem pemondokan. Akan tetapi dilarang ada kunjungan. Di dalam internal setiap ponpes sudah cukup ketat melakukan pemantauan prokes 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).

Halaman : 1 2 3 4

Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top