Padang, Prokabar – Tokoh masyarakat Kecamatan Pauh menyayangkan dan kecewa dengan pernyataan Walikota Padang yang akan membangun SMP Negeri 44 Padang di Piai, Tanah Sirah, Kecamatan Lubuk Begalung.
Mereka merasa tersinggung dengan adanya pernyataan itu. Sebab sejak awal, pembangunan SMP Negeri 44 Padang sudah direncanakan akan ditempatkan di Kecamatan Pauh.
“Bahkan pemerintah kota sudah membentuk tim percepatan pembangunan SMP N 44 itu dengan di-
SK-kan oleh Camat Pauh,” kata Ketua Tim
Percepatan Pembangunan SMP N 44 Padang, Dasrul, Rabu (19/1).
Pernyataan Walikota soal pembangunan SP N 44 di Piai itu terungkap saat melakukan peninjauan tanah yang dihibahkan masyarakat Piai untuk
pembangunan sekolah, Senin kemarin.
Padahal, kata Dasrul, SMP N 44 Padang itu sudah dirintis sejak tiga tahun lalu dengan membentuk filial SMP 14 yang sudah memiliki siswa.
“Tahun ajaran ini sudah ada siswanya yang tamat. Dengan pernyataan walikota itu, tentunya apa yang sudah diperjuangkan masyarakat Pauh menjadi sia-sia,” katanya.
Dijelaskan, pembangunan SMP di Pauh adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. SMP N 44 tersebut diproyeksikan untuk menampung anak-anak yang berada di blankzona sistem zonasi saat ini.
“Ada tiga kelurahan yang anak-anaknya sulit mendapatkan sekolah negeri khususnya SMP yang akan ditampung, yakni Kelurahan Pisang, Cupak Tangah dan Kampung Dalam,” jelasnya.
Dia mendesak Walikota untuk menjelaskan persoalan ini kepada masyarakat Pauh.
“Kami mendesak walikota untuk menjelaskannya dan meminta maaf kepada masyarakat Pauh. Ini ibarat kami dibawa lalu saja. Kami yang berjuang, kami yang butuh, kok malah diberikan ke Kecamatan Lubeg,” katanya.
Dia mengatakan, pada prinsipnya mereka bukan menolak pembangunan di Padang apalagi sekolah. Yang menjadi persoalan adalah ketika Walikota menyebut akan membangun SMP N 44 itu di Lubeg.
“Kita justru sangat mendukung pembangunan sekolah baru karena memang itu kebutuhan dasar masyarakat. Yang jadi masalah adalah saat walikota mengatakan SMP 44 yang akan dibangun di Lubeg. Lain hal kalau walikota menyebut akan membangun SMP baru, misalnya SMP 47, 48 atau lainnya. karena SMP 44 itu sudah sejak lama diplot untuk Kecamatan Pauh,” jelasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Tim Percepatan pembangunan SMP 44 Asrizal yang juga Ketua LPM Cupak Tangah mengatakan dengan adanya pernyataan itu, tentu saja membuat tokoh masyarakat dan tentu saja masyarakat Pauh sangat terkejut.
“Ini sama saja menganggap tim yang telah dibentuk tersebut tidak pernah ada. Atau dengan kata lain, walikota tidak lagi memandang orang Pauh,” tegas Dasrul.
Senada dengan itu, Ketua KAN Pauh Limo M Nazif Malin Basa mengatakan sejak awal SMP N 44 itu sudah diperuntukkan bagi Kecamatan Pauh.
“Kalau tiba-tiba dialihkan ke Lubeg, ini artinya kami di Pauh sudah tidak dianggap lagi. Kami sangat menyesalkan pernyataan itu. Silahkan saja bangun sekolah tapi jangan namanya SMP 44,” katanya.
Dia bahkan mengaku kecewa dengan sikap walikota tersebut. “Kalau seperti ini sikap walikota, sebaiknya hilangkan saja Pauh dari peta Kota Padang,” tegasnya.
Pun demikian dengan Ketua LPM Binuang Kampung Dalam Afmasasma Tampan. Menurutnya tim percepatan sudah merekomendasikan empat lokasi pembangunan SMP itu. Namun selalu terkendala kerena berada dalam zona hijau.
“Sebenarnya kalau persoalan lahan yang menjadi kendala, Walikota bisa saja mengambil kebijakan. Ada kok Undang-undangnya, selama untuk kebutuhan masyarakat umum, status tanah bisa dialihkan,” katanya.
“Kita mengingatkan pemerintah, jangan sapai persoalan ini menjadi gejolak di tengah masyarakat. Walikota harus menjelaskan dan mencarikan solusinya,” katanya.
Sementara Ketua Bamus Anak Nagari Pauh Limo Yusrizal dengan tegas menolak pernyataan walikota akan membangun SMP 44 di Piai Lubeg.
“Kalau mau bangun SMP, jangan namanya SMP 44, tapi yang lain. Karena SMP 44 sudah diperjuangkan masyarakat Pauh,” tegasnya. (mbb)
