Tanah Datar, Prokabar – Pembangunan poliklinik RSUD yang berujung terbengkalai dijawab Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi. Bupati mengatakan jika dari awal proses pembangunan telah merasakan jika pembangunan gedung tersebut akan menuai persoalan.
Bupati mengaku, hal ini mengacu pada latar belakang pemenang tender yang juga sempat bermalasah di beberapa proyek di provinsi lain.
“Memang pembangunan rumah sakit ini dari awal kita merasakan ada sesuatu nanti yang akan mengganjal. Kita dapat informasi, pihak pemenang ini punya “track record” yang kurang bagus dalam mengerjakaan proyek,” ucap Bupati.
Meski telah mengetahui perjalanan dari pemenang tender yang buruk, Bupati berdalih, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak punya bukti secara hukum.
Sementara, secara prosedur, pihak pemenang tender PT. Tanjung Nusa Persada juga tidak bisa dibatalkan untuk mengerjakan pembangunan gedung yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp29 M lebih tersebut.
“Tidak bisa kita batalkan, justru kita yang bermasalah kalau kita batalkan,” ujar Bupati.
Bupati menambahkan, TP4D yang diketuai oleh Kajari Tanah Datar juga telah melakukan pemanggilan terhadap pihak pemenang tender. Dalam pemanggilan tersebut, TP4D telah mewanti-wanti untuk progres pengerjaan yang tidak mencapai target, dan tidak mangkrak.
“Janjinya bukan main, tapi dalam perjalanannya ada saja masalah. Bukan kita tidak memberikan teguran, bahkan Kajari telah menyidak kesana dan memanggil pelaksana.” ucap Bupati.
Mangkraknya pembangunan poliklinik ini, diibaratkan Bupati sebagai bentuk musibah.
Hingga akhir jelang pencairan dana tahap 2 bulan oktober, pihak pelaksana baru mampu mencapai progres pengerjaan 38 persen, sementara progres pengerjaan harus mencapai 50 persen.
“Dihitung-hitung hingga akhir Desember, pihak pelaksana tidak akan mampu mengerjakan sampai 50 persen. Walaupun ada adendum 50 hari,” tambahnya.
Dengan melihat kondisi tersebut, dan setelah melalui rapat dengan pihak terkait, pemerintah Tanah Datar akhirnya mengambil keputusan untuk memutus kontrak dengan PT. Tanjung Nusa Persada dengan progres pengerjaan terakhir 42 persen. Kontrak tersebut tertuang dalam surat nomor 600/1131/PK/Set-RSUD/2018 tertanggal 21 Desember 2018.
Saat ini, polemik pembangunan poliklinik tersebut juga memasuki babak baru dimana, pihak penyedia melakukan gugatan terhadap PPK melalui PTUN. Hal ini didasari pihak perusahaan yang tidak menerima adanya pemutusan kontrak pengerjaan.
Bupati juga mengatakan, akan kembali melanjutkan pembangunan poliklinik melalui dana jaminan senilai Rp1,3 M lebih. Selain itu, kelanjutan pembangunan juga akan mengusulkan kembali dana DAK 2020.
“Minimal bisa mengerjakan lantai 1. Syukur-syukur bisa lantai 2. Ingin kita selesai, bahasa saya, kita dikerjain oleh penyedia jasa,” tutup Bupati.
Sebelumnya, pembangunan gedung poliklinik ini menggunakan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp34 Miliar, dimana Rp29. 719.733.372.06 untuk pengerjaan fisik kontruksi dan Rp791. 625.627.94 untuk menjemen kontruksi. Selebihnya dipergunakan untuk pengadaan alat alat kesehatan.(eym)
