Daerah

Pemahaman Praktek Ekspansi Kapitalisme dalam Perkebunan Sawit

Dibaca : 171

Padang, Prokabar — Kegiatan Kelas Daring diikuti sejumlah mahasiswa melalui zoom meeting kali ini mengangkat topik bertemakan Ekspansi Kapitalisme: Ekonomi Politik Kelapa Sawit, Dr. Zaiyardam M.Hum., sebagai pembicara dan Dr. Budi Agustono, sebagai moderator, Selasa (9/3).

Kuliah Umum dalam rangka Dies Natalis FIB Unand ke-39 hari kedua ini berlangsung pukul 15.00 WIB. Kelas daring diselenggarakan Prodi S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara.

Berkenaan dengan Kelas Daring ini, Adam, sapaan akrab Dr. Zaiyardam M.Hum, menjelaskan latar belakang dari perkebunan sawit ini adalah obsesi pembangunan secara terencana dan terukur. Dirancang tiap lima tahun sekali (Pelita) pada masa orde baru digaungkan Presiden Soeharto untuk memajukan Indonesia.

Hal ini membuat pemerintah menjadi pelaku utama dari setiap proses pembangunan.
Berdasarkan hasil wawancara pembicara utama, Dr. Zaiyardam M.Hum. melalui wawancara via Zoom, topik tentang perkebunan kelapa sawit ini diangkat untuk menimbulkan awareness bahwa dalam ekspansi kapitalisme perkebunan sawit di Indonesia sesungguhnya menyimpan masalah besar.

Adam menjelaskan adanya Tri Dharma Perkebunan, yaitu menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan devisa, dan pemeliharaan kelestarian sumber daya alam. Namun, Tri Dharma tersebut tidak selalu terealisasikan keseluruhan poinnya.

Dampak lainnya, meningkatkan mobilitas penduduk, munculnya kota-kota di pinggir perkebunan sawit, banyak orang Jawa dan Batak yang yang datang bekerja sebagai buruh perkebunan besar. Kemudian membuka peluang bagi para pendatang untuk membeli dan membuka lahan sendiri.

Namun menurutnya, terdapat adanya kecurangan dalam praktek perkebunan sawit ini, salah satunya adalah land grabbing atau perampasan tanah oleh para pelaku usaha. Ada tiga kelompok pelaku usaha yang melatarbelakangi perbuatan ini, yaitu perusahaan negara (PTPN), perusahaan konglomerat nasional, serta perusahaan asing.

Dalam praktek curang ini, pihak yang dirugikan lagi-lagi rakyat kecil, seperti para petani. Saat terjadi sengketa lahan antara petani dan perusahaan, petani berada dalam posisi yang lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Ketika petani menuntut haknya, hegenomi negara sangat kuat membuat perlawanan petani menjadi tertutup, aparat keamanan banyak yang memihak pemerintah dan perkebunan besar, namun hanya sedikit saja yang ingin melawan secara terbuka.

Halaman : 1 2

Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top