Jakarta, Prokabar — Cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia yang mengawali tahun 2020 ternyata masih akan berlanjut hingga beberapa waktu ke depan sebagaimana prediksi Badan Meteorologi, Klimatoilogi, dan Geofisika (BMKG).
Oleh karena itu, guna meningkatkan kesiapan menghadapi cuaca ekstrem, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) telah mengeluarkan Maklumat Pelayaran sejak Jumat (10/1) yang ditujukan kepada para syahbandar, para nakhoda dan masyarakat maritim di seluruh Indonesia, untuk mewaspadai cuaca ekstrem dan gelombang tinggi yang berpeluang terjadi di beberapa perairan di Indonesia.
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad menegaskan, setiap pemberangkatan kapal harus selalu memperhatikan kondisi cuaca yang mengacu pada BMKG dengan mengakses website BMKG.
“Bila cuaca sangat berbahaya untuk keselamatan pelayaran, maka Syahbandar wajib menunda keberangkatan hingga kondisi cuaca memungkinkan untuk berlayar,” tegas Ahmad dilansir Senin (13/1).
Lebih lanjut Ahmad menginstruksikan kepada jajarannya untuk meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran. Juga memastikan semua kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia khususnya yang memuat penumpang agar tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dan penumpang harus diasuransikan.
“Untuk kapal penumpang Roro yang mengangkut penumpang dan kendaraan, dilarang mengangkut/memuat barang berbahaya dan kendaraan harus dilasing dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta para Syahbandar agar meningkatkan pemeriksaan fisik kapal, terutama alat-alat keselamatan pelayaran dan peralatan pemadam kebakaran.
Begitupun dengan muatan atau kontainer, harus dilasing dengan baik dan tidak melebihi kapasitas angkut. Untuk itu, nakhoda kapal harus mampu memperhitungkan stabilitas kapalnya dengan baik sebelum bertolak.
“Kita semua tentu tidak ingin ada musibah yang terjadi di perairan. Namun demikian, jika terjadi musibah agar segera diambil tindakan cepat dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk aksi SAR dan pertolongan laut serta melaporkannya kepada Poskodalops Ditjen Perhubungan Laut,” pungkas Ahmad. (*)
