Pasaman, Prokabar — Kasus politik uang, di Nagari Simpang Tonang, ternyata sedang diproses Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pasaman.
Ketua Bawaslu setempat, Rini Juita mengaku, sedang mengumpulkan informasi awal laporan yang dilayangkan AD (35), warga Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Duo Koto.
“Laporannya itu, ada relawan partai PPP, atas nama AS (32) yang diduga melakukan politik uang. Triknya, beli suara. Ini informasi awal, sedang kita proses,” kata Rini, Selasa (23/4) malam.
Diakui Rini, bila terbukti, berat ternyata hukumnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di situ diatur bahwa baik pemberi maupun penerima ‘uang politik’ sama-sama bisa kena jerat pidana berupa hukuman penjara.
Pada Pasal 187A ayat (1), Undang-Undang tentang Pilkada diatur, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, ditambah denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar. (Ola)
