Padang, Prokabar – Pengurus Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Sumatera Barat (PPI Sumbar) menyangakan keputusan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang mengharuskan anggota Paskibraka 2024 melepas hijab.
Pengurus PPI Sumbar menilai keputusan itu janggal dan berbeda dengan ketentuan bagi anggota Paskibraka tahun sebelumnya.
Andree Harmadi Algamar mengatakan mengatakan keputusan tersebut bertolak belakang dengan ideologi Pancasila, yaitu Bhineka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tapi tetap satu.
Tidak itu saja BPIP yang seharusnya menjadi lembaga yang mengawal pancasila tiba tiba tidak pancasilais, dimana tidak lagi menjaga toleransi antar umat beragama, Andree menduga anggota Paskibraka 2024 melepas hijab tersebut karena terpaksa.
“Para anggota itu merupakan utusan terbaik berangkat dari 38 provinsi yang berbeda, berbeda suku, budaya, dan keyakinan agama. Semuanya itu adalah kebhinekaan yang menjadi nilai-nilai luhur Pancasila,”tuturnya
Andree juga berharap agar larangan berjilbab bagi Paskibraka Nasional dihapus. “Cabut arahan larangan berjilbab bagi paskibraka hargai keberagaman hidup beragama,” sambungnya.
Maulia Permata Putri seorang siswi di SMAN 1 Kota Solok menjadi salah satu utusan provinsi sumatera barat menjadi paskribraka nasional juga menjadi korban perlakukan pemaksaan untuk membuka hijabnya agar bisa menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, sementara aktivitas keseharianya dan disekolah Maulia selalu menggunakan hijabnya. (fic)
