Padang, Prokabar – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menyatakan pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang bukanlah harga mati.
Dia menilai sikap masyarakat yang masih terbelah menyikapi kelangsungan tahapan pemilihan serentak di masa Pandemi Covid19, terus dipantau para pihak terkait termasuk jajaran DKPP. Termasuk kondisi pandemi.
Meskipun Pemerintah telah menetapkan hari pencoblosan tetap 9 Desember, namun melihat kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum usai, bisa jadwal Pilkada kembali ditunda.
“Saya menilai, 9 Desember 2020 sebagai tanggal pencoblosan pemilihan serentak lanjutan 2020, belum final. Bukan harga mati. Masih bisa digeser tergantung kondisi pandemi. Apakah masih meningkat atau bagaimana, masih yerus dipantai,” ungkap Prof Muhammad di Padang, Selasa (29/9) malam.
Pernyataan ini disampaikan Prof Muhammad saat menggelar temu ramah dengan wartawan di Kota Padang pada iven bertajuk Ngetren Media: Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media. Puluhan wartawan baik cetak, elektronik (televisi dan radio) serta siber (online). Kegiatan itu juga menghadirkan Pemred Harian Pagi Padang Ekspres, Revdi Iwan Syahputra sebagai narasumber.
Menurut Prof. Muhammad, jika pandemi Covid-19 ini menurut pihak berwenang, masih belum melandai atau terkendali, peluang Pilkada kembali diundur masih terbuka.
“UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2020, memberi ruang untuk kembali dilakukannya penundaan,” terangnya.
Menurutnya, batas waktu penundaan ini sebenarnya juga agak rumit untuk diputuskan. Karena, tidak ada yang bisa memastikan, kapan pandemi Covid19 ini akan berakhirnya.
“Kita bisa merujuk ke alternatif waktu yang telah disampaikan KPU RI saat pembahasan bersama DPR RI dan pemerintah, beberapa waktu sebelumnya. Ditunda hingga 2021 yaitu pada Maret atau September,” tukas dia.
“Untuk saat ini, pemerintah menetapkan 9 Desember 2020 untuk pencoblosan. Namun jika situasi pandemi ini memburuk, penundaan kembali bisa saja terjadi,” tambahnya.
Selain itu, agar penyelenggara pemilihan tidak jadi cluster baru penularan, Prof. Muhammad mengharapkan semua pihak, menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Di antaranya, mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan lainnya.
Diketahui, Pasal 11 Ayat (2) Peraturan KPU No 6 Tahun 2020 menegaskan, pihak yang melanggar protokol kesehatan Pilkada, akan mendapat teguran dari KPU.
Jika teguran terhadap pelanggaran protokol kesehatan tak diindahkan, KPU dan Bawaslu diberikan kewenangan untuk menentukan sanksi yang akan dikenakan bagi pihak pelanggar (Pasal 11 Ayat 3).
Sanksi tersebut bisa berupa administrasi maupun pidana. Dalam hal diputuskan penjatuhan sanksi pidana, maka kepolisian berwenang untuk menindaklanjuti.(mbb)
