Otong Rosadi : KPU Tidak Perlu Jalankan Putusan PN Jakarta Pusat

Penulis -

Jumat, 3 Maret 2023 - 06:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan Partai Prima melawan KPU dinilai janggal. Karena salah satu putusannya memerintahkan KPU menunda pelaksanaan pemilu. Putusan ini menui perdebatan masyarakat dan ahli hukum.

Ahli hukum DR Otong Rosadi turut mngkritik putusan itu. Menurutnya Putusan PN terkait gugatan perdata: perbuatan melawan hukum (PMH) dari Partai Prima ke KPU RI. Putusannya harusnya hanya terkait antara Partai Prima dengan KPU RI saja.

Baca Juga :  ADPI Lakukan Kunjungan Persahabatan ke Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia

“Putusan keperdataan tidak bersifat erga omnes atau mengikat umum, partai-partai lainnya,” kata Otong Rosadi.

Mantan Rektor Universitas Eka Sakti ini juga menilai Objek sengketa Ini kaitannya dengan Putusan KPU RI, terkait hal ini ada mekanisme penyelesaian melalui Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu RI lalu ke PTTUN. Ikhtiar ini sudah dilakukan Partai Prima hasilnya ditolak.

“Catatan saya selanjutnya adalah PN menurut saya bisa menolak sengketa ini, karena terkait kompetensi. Kemudian terkait hasil putusan Sikap KPU RI yang segera banding atas Putusan ini, sangat tepat,” jelas ahli hukum dan pemilu ini

Baca Juga :  Indonesia Cetak Sejarah, Juara Perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Hadapan Presiden Prabowo

Menurut Otong Rosadi Penundaan Tahapan Pemilu melalui Putusan PMH di PN Bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu Putusan Serta Merta Hakim PN Jakpus terkait penundaan Tahapan tidak sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000,

Baca Juga :  ADPI Lakukan Kunjungan Persahabatan ke Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia

“Karenanya KPU RI tidak perlu menjalankan Putusan ini,” tegas Otong.

Putusan ini dibacakan oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat dan memutus KPU bersalah dan merugikan Partai Prima. Selain penundaan pemilu, hakim juga memutuska sanksi ganti rugi sebesar Rp 500 juta.

“Banding sebagai Upaya hukum KPU RI harus dilakukan dan di dukung oleh semua kita,” pungkas Otong.(nfl)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Indonesia Cetak Sejarah, Juara Perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Hadapan Presiden Prabowo
ADPI Lakukan Kunjungan Persahabatan ke Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia
Perkuat Ekosistem Digital Aviasi, IAS Hadirkan Layanan Airport Assistance Joumpa di wondr by BNI
Rahmat Saleh Salurkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Galodo di Solok
Calon Ketua Umum DPP AMPI Zigo Rolanda Perkuat Silaturahmi dengan Kader Sumut
Jelang Muktamar Muhammadiyah, 10 PWM Sepakati Risalah Bukitinggi
Rahmat Saleh Dorong Keterbukaan Tata Niaga Impor Gula
ADPI Sukses Launching IADP melalui Technical Guidance Book Chapter Writing – Springer.

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 14:08 WIB

Indonesia Cetak Sejarah, Juara Perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Hadapan Presiden Prabowo

Senin, 5 Oktober 2026 - 17:39 WIB

ADPI Lakukan Kunjungan Persahabatan ke Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia

Rabu, 30 September 2026 - 17:37 WIB

Perkuat Ekosistem Digital Aviasi, IAS Hadirkan Layanan Airport Assistance Joumpa di wondr by BNI

Rabu, 23 September 2026 - 10:46 WIB

Rahmat Saleh Salurkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Galodo di Solok

Selasa, 22 September 2026 - 12:04 WIB

Calon Ketua Umum DPP AMPI Zigo Rolanda Perkuat Silaturahmi dengan Kader Sumut

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB