Ombudsman : Pengelolaan Parkir di Kawasan Wisata Padang Rawan Maladministrasi

Penulis -

Rabu, 6 Juni 2018 - 16:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Berdasarkan hasil kajian cepat yang dilakukan pada enam lokasi objek wisata di Kota Padang, Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat menemukan potensi maladministrasi dalam pengelolaan parkir di kawasan wisata tersebut.

“Dari sisi regulasi kami menemukan pengaturan yang tidak rinci tentang parkir di kawasan wisata dan insidentil,” kata Ketua Tim Kajian Ombudsman perwakilan Sumbar Dheka Arya Sasmita, kemarin.

Ia menyampaikan hal itu berdasarkan hasil kajian tentang penyelenggaraan layanan parkir di kawasan wisata Padang pada enam lokasi yang telah diteliti dengan metode studi pustaka, observasi dan penyamaran.

Enam lokasi yang diteliti yaitu kawasan Pantai Padang, kawasan Pantai Air Manis, kawasan Gunung Padang, kawasan GOR Agus Salim, kawasan Jembatan Siti Nurbaya dan kawasan Kota Tua.

Baca Juga :  Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Menurutnya dalam Perda Kota Padang no 12 tahun 2001 tentang perpakiran tidak diatur dengan detil soal izin, kewajiban pengelola dan juru parkir serta kemungkinan munculnya parkir insidentil.

“Akibatnya yang terjadi adalah muncul lokasi parkir tidak tetap yang berubah jadi parkir tetap tanpa dilengkapi izin,” tuturnya.

Ombudsman menyarankan Pemerintah Kota Padang perlu memperbarui standar layanan parkir dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, serta merevisi perda perparkiran untuk memperkuat regulasi.

Dijelaskan, Ombudsman menemukan parkir dikelola banyak pihak sementara dalam Perda diatur dengan jelas bahwa penanggung jawab penyelenggaraan perparkiran adalah Dinas Perhubungan.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

“Namun faktanya, banyak lokasi parkir yang tidak diawasi oleh Dinas Perhubungan hingga dikelola oleh komunitas atau organisasi pemuda setempat yang lebih dominan dibanding juru parkir resmi yang telah ditetapkan,” ujar dia.

Berikutnya dari sisi tarif meski sudah ada ketentuan soal besaran, namun tidak bisa menjadi alat kendali seperti batas waktu.

“Khusus di kawasan Kota Tua yang telah ditetapkan sebagai lokasi penerapan parkir meter tidak berjalan dan petugas masih memungut secara manual sehingga rawan kebocoran,” ujar dia.

Selanjutnya Ombudsman juga menemukan karcis parkir tidak selalu tersedia di tangan petugas dan dari keterangan yang dihimpun di lapanganmasih banyak juru parkir tidak memberikan karcis dengan alasan habis atau sedang dicetak seperti di Pantai Padang dan GOR Agus Salim.

Baca Juga :  Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

“Tidak hanya itu dari sisi rambu-rambu belum ada marka parkir termasuk titik yang dilarang parkir sehingga kontrol terhadap terjadinya parkir liar sulit diidentifikasi,” ucap dia.

Lalu juga ditemukan belum ada aturan mengenai prosedur penetapan petugas parkir, pakaian seragam, identitas diri. “Banyak dijumpai petugas yang tidak pakai seragam dan tanda pengenal dan tidak ada sanksi bagi yang tidak taat,” ujarnya.(*/mbb)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB