Padang, Prokabar – Berdasarkan hasil kajian cepat yang dilakukan pada enam lokasi objek wisata di Kota Padang, Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat menemukan potensi maladministrasi dalam pengelolaan parkir di kawasan wisata tersebut.
“Dari sisi regulasi kami menemukan pengaturan yang tidak rinci tentang parkir di kawasan wisata dan insidentil,” kata Ketua Tim Kajian Ombudsman perwakilan Sumbar Dheka Arya Sasmita, kemarin.
Ia menyampaikan hal itu berdasarkan hasil kajian tentang penyelenggaraan layanan parkir di kawasan wisata Padang pada enam lokasi yang telah diteliti dengan metode studi pustaka, observasi dan penyamaran.
Enam lokasi yang diteliti yaitu kawasan Pantai Padang, kawasan Pantai Air Manis, kawasan Gunung Padang, kawasan GOR Agus Salim, kawasan Jembatan Siti Nurbaya dan kawasan Kota Tua.
Menurutnya dalam Perda Kota Padang no 12 tahun 2001 tentang perpakiran tidak diatur dengan detil soal izin, kewajiban pengelola dan juru parkir serta kemungkinan munculnya parkir insidentil.
“Akibatnya yang terjadi adalah muncul lokasi parkir tidak tetap yang berubah jadi parkir tetap tanpa dilengkapi izin,” tuturnya.
Ombudsman menyarankan Pemerintah Kota Padang perlu memperbarui standar layanan parkir dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, serta merevisi perda perparkiran untuk memperkuat regulasi.
Dijelaskan, Ombudsman menemukan parkir dikelola banyak pihak sementara dalam Perda diatur dengan jelas bahwa penanggung jawab penyelenggaraan perparkiran adalah Dinas Perhubungan.
“Namun faktanya, banyak lokasi parkir yang tidak diawasi oleh Dinas Perhubungan hingga dikelola oleh komunitas atau organisasi pemuda setempat yang lebih dominan dibanding juru parkir resmi yang telah ditetapkan,” ujar dia.
Berikutnya dari sisi tarif meski sudah ada ketentuan soal besaran, namun tidak bisa menjadi alat kendali seperti batas waktu.
“Khusus di kawasan Kota Tua yang telah ditetapkan sebagai lokasi penerapan parkir meter tidak berjalan dan petugas masih memungut secara manual sehingga rawan kebocoran,” ujar dia.
Selanjutnya Ombudsman juga menemukan karcis parkir tidak selalu tersedia di tangan petugas dan dari keterangan yang dihimpun di lapanganmasih banyak juru parkir tidak memberikan karcis dengan alasan habis atau sedang dicetak seperti di Pantai Padang dan GOR Agus Salim.
“Tidak hanya itu dari sisi rambu-rambu belum ada marka parkir termasuk titik yang dilarang parkir sehingga kontrol terhadap terjadinya parkir liar sulit diidentifikasi,” ucap dia.
Lalu juga ditemukan belum ada aturan mengenai prosedur penetapan petugas parkir, pakaian seragam, identitas diri. “Banyak dijumpai petugas yang tidak pakai seragam dan tanda pengenal dan tidak ada sanksi bagi yang tidak taat,” ujarnya.(*/mbb)
















