Painan, Prokabar – Keberadaan objek wisata Pulau Simangki di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), hingga kini belum sesuai harapan, bahkan menjadi beban daerah dan ‘mati gaya’.
Betapa tidak, karena objek wisata yang satu ini tidak memberikan dampak positif terhadap PAD. Bayangkan biaya rutin petugas untuk bolak balik ke Pulang Sumangki itu menelan anggaran daerah Rp50 juta pertahun.
Informasi dihimpun Prokabar.com, kini, pembangunan dermaga terbuat dari kayu, sudah patah dan hancur dimakan oleh asinnya air laut, sehingga tak bisa dimanfaatkan lagi.
Salanjutnya, tiang jembatanpun juga ikut runtuh dihantam gelombang. Runtuhnya fasilitas menuju ke Samangki, mengundang tanda tanya masyarakat Pesisir Selatan. Sebab, belum begitu lama dibangun, pembangunannya sudah lenyap.
Pulau Simangki, diresmikan oleh Bupati, Rusma Yul Anwar pada Jumat (17/3/2023), lalu, Pulau ini sebenarnya dipersiapkan menjadi destinasi wisata eksklusif dengan anggaran bersumber dari DAK sebesar Rp5,3 miliar, kini, sia-sia dan sebagian bangunannya sudah tidak berguna.
Namun, masyarakat ‘Negeri Sejuta Pesona’ hanya bisa menilai betapa sadisnya Pemkab Pesisir Selatan membenamkan uang negara di Pulau Simangki itu. Kini, objek wisata itu hanya menjadi buah bibir dan cibiran ketidak mampuan Pemkab Pesisir Selatan mengelolanya dengan baik.
Prokabar.com mencatat, Pulau Simangki Gadang dengan luas 1,6 km2 dan Simangki Ketek 0,6 km2 merupakan dua pulau di antara gugusan pulau kecil di sepanjang perairan Pessel.
Pulau ini masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan IV Jurai yang berjarak sekitar 3 km atau sekitar 2,4 mil dari daratan. Pulau Simangki diapit beberapa pulau lainnya, seperti Pulau Aur Gadang, Aur Kecil dan Pulau Cingkuk.
Salah seorang nalayan, Amril (49) mengatakan, Pulau Simangki awalnya direncanakan pemerintah adalah untuk tempat wisata yang ekslusif, informasinya sampai dengan saat ini objek wisata itu tidak terkelola dengan baik, pengunjung tidak ada yang datang, ini menjadi beban daerah. Objek wisata itu sudah ‘mati gaya’. Ini buktinya Pemerintah tidak mampu mengelolanya.
“Mati gaya. Menjadi beban daerah, karena orang tidak ada yang berkunjung, biaya rutin harus diambil dari APBD ini kan rugi jadinya,” ujarnya.
Ia menambahkan, anggaran untuk pembangunan fisik saja menelan miliaran, namun, pemerintah tidak mengkaji layak atau tidak tempat itu dijadikan tempat wisata.
“Yang lebih penting, pemerintah harus mengkaji dan berpikir, apakah layak atau tidak, membangun hanya mencari keuntungan, ini kan kacau, uang miliaran rupiah itu hanya sia-sia,” ujarnya.
Kalau persoalan pembangunan fisik, kata Amril, itu gampang, tetapi kalau mindset pemerintah belum siap hanya membangun sekehendak hati, maka semegah apapun bangunan fisik yang dibangun pemerintah akan menjadi sia-sia.
“Sampai detik ini Pemkab tidak mampu menyelesaikan masalah objek wisata yang satu itu, bangunannya hanya sia-sia, kami nelayan miris melihat kondisinya sekarang,” ungkapnya
Menurutnya, pekerjaan pemerintah bukan hanya membangun fisik di lokasi wisata, tetapi harus mampu memfasilitasi setiap kepentingan masyarakat, sehingga jikapun lahir bibit-bibit konflik, maka dapat dengan cepat diselesaikan.
Untuk mendukung itu, kata Amril, Pemkab telah menyiapkan kapal pulang pergi ke pulau, tapi orang tidak ada berkunjung, untuk pergi ke Simangki itu harus punya mental yang kuat, kalau tidak kuat tidak usah pergi, karena, menuju kesitu esktrim.
Dan selanjutnya, untuk pengelolaan tiket masuk sistemnya pakai aplikasi online, hingga saat ini aplikasinya pun tidak ada, jadi bagaimana pengunjung ingin berkunjung, disitulah pemerintah belum siap menjadikan Pulau Simangki objek wisata ekslusif, pembangunan itu mubazir.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Suhendri mengakui, objek wisata Pulau Simangki hingga kini memang belum bisa difungsikan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, untuk bisa beroperasi mesti memiliki cottage, karena, simangki tidak bisa one day, one trip. Artinya tamu yang datang ke Simangki memang ditargetkan untuk menginap, mengingat jaraknya yang cukup jauh dari pelabuhan.
Namun, untuk menyiapkan cottage mesti ada audit dari Kementrian Pariwisata. Audit tersebut baru selesai akhir 2023, sehingga pembuatan cottage belum bisa dilakukan.
“Audit selesai September. Pada saat itu APBD 2024 telah dibahas,” ujarnya.
Lanjut Suhendri mengatakan, karena itu direncanakan pembuatan cottage pada 2025, dengan estimasi dana sekitar Rp750 juta.
Sejak 2 tahun terakhir Pemkab terus mengalokasikan APBD untuk perawatan Simangki, untuk operasional anggota dan lainnya. Meski demikian dirinya engga merinci besaran alokasi dana tersebut. (min)
