Jakarta, Prokabar – Anggota DPR Komisi VI, Nevi Zuairina pada RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi VI dengan BUMN Infrastruktur atau BUMN Karya, meminta secara khusus kepada direksinya agar tidak memberi kontribusi pada gangguan keuangan negara akibat masifnya pembangunan di negeri kita lima tahun terakhir.
RDP Komisi VI DPR RI Dengan BUMN Bidang Konstruksi, Sarana Dan Prasarana yang dihadiri oleh direksi PT Hutama Karya (PERSERO), PT Wijaya Karya (PERSERO) Tbk, PT Waskita Karya (PERSERO) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (PERSERO), dan PT Adhi Karya (PERSERO) Tbk ini digunakan oleh Nevi untuk mempertanyakan proses pembentukan Holding BUMN infrastruktur dengan PT Hutama Karya (Persero) sebagai induk. Kabar terakhir yang tersiar semua proses telah berada di Kementerian Sekretariat Negara dan tinggal menunggu keputusan Presiden.
“Sebagai konsekuensi yang sudah dipahami bersama, salah satu dampak dari pembentukan holding infrastruktur adalah anggota holding tidak bisa mengikuti tender proyek infrastruktur. Karena hukumnya, setiap proyek yang dilelang hanya satu BUMN saja yang bisa ikut. Itupun melalui penugasan dari induk holdingnnya”, tukas Legislator Sumatera Barat II ini.
Politisi PKS ini menjelaskan bahwa pada periode pertama pemerintahan Jokowi, pemerintah sangat gencar menyiapkan pembentukan holding BUMN dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016. Salah satu holding BUMN yang direncana pemerintahan Jokowi periode pertama adalah Holding BUMN Karya/infrastruktur, dari enam perusahaan dengan PT Hutama Karya (Persero) sebagai pemimpinnya, yang terdiri dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero).
Namun pada periode kedua, lanjut Nevi, pemerintahan Jokowi mensinyalkan untuk membatalkan rencana tersebut. Salah satu alasannya adalah jika holding BUMN karya terbentuk keikutsertaan perusahaan BUMN dalam menggarap proyek pemerintah menjadi terbatas, karena hanya induk dari holding yang kelak bisa ikut tender proyek pemerintah.
“Dampak positif pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah bagi pertumbuhan ekonomi selama infrastruktur itu dibangun belum terasa hingga saat ini. Pertumbuhan Ekonomi tidak beranjak di angka sekitar 5%”, tukas Nevi.
Fraksi PKS, lanjut Nevi, meminta pemerintah agar dalam proses pembangunan infrastruktur yang dilakukan bisa memberikan dampak positif ke bawah (trickle down effecf). Pembangun infrastruktur yang telah dilakukan selama ini kurang pas, karena proyek lebih banyak dikuasai kontraktor besar alias Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga lebih ke padat modal daripada padat karya sehingga tidak dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Saya meminta pemerintah untuk melihat kemampuan keuangan negara dalam pembangunan infrastruktur. Meskipun infrastruktur bermanfaat dalam jangka panjang, sebaiknya pemerintah mengukur kembali kemampuan anggaran agar tidak terus berhutang untuk pembangunan infrastruktur yang berisiko menimbulkan masalah lainnya”, tutup Nevi Zuairina.(rls)
