PADANG, PROKABAR—Calon Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Nasrul Abit, menegaskan bahwa persoalan banjir di Padang harus segera diselesaikan. Menurutnya, masalah ibu kota provinsi itu tidak akan bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kota Padang sendiri.
“Masih banyak persoalan di Padang ini, mulai dari banjir, pasar yang becek, terminal, infrastruktur yang belum merata, dan kemiskinan,” ucapnya saat melakukan safari politik di Indarung, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang, Kamis (19/11).
Menurut Wakil gubernur Sumbar yang sedang cuti pilkada itu, persoalan banjir di Padang sangat kronis. Kota Bengkoang itu selalu menjadi langganan banjir setiap musim hujan, apalagi di daerah rendah, seperti Jondul Rawang Kecamatan Padang Selatan.
“Jondul Rawang dan beberapa kawasan lainnya selalu menjadi langganan banjir. Saya sudah turun langsung ke lokasi-lokasi banjir tersebut. Tiap kali banjir warga berteriak minta solusi, tetapi belum terselesaikan hingga kini,” tuturnya.
Menurut Nasrul Abit, banyak penyebab terjadinya banjir di Padang, misalnya soal drainase, sampah, hingga tata pembangunan kota yang belum terkelola dengan baik. Hal-hal itu mengakibatkan serapan air hujan tidak lancar.
“Ada yang menagih janji saya terkait banjir di Padang. Mereka goreng isu itu dalam pilgub ini. Saya tegaskan kami (pemerintah provinsi) pasti masuk kalau secara kewenangan bisa. Saya tulus menyelesaikan persoalan masyarakat. Tidak janji- janji. Masyarakat sudah bosan dengan janji-janji,” ucapnya.
Pemerintah provinsi, kata Nasrul Abit, harus masuk untuk menangani banjir di Padang. Alasannya, persoalan Padang juga persoalan pemerintah provinsi, dan sebaliknya.
“Kota Padang tidak akan bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena itu, saya akan buat kerja sama dengan Pemerintah Kota Padang agar pemerintah provinsi bisa masuk secara kewenangan. Kita selesaikan bersama-sama,” ujarnya.
Ia akan melakukan hal yang sama terhadap persoalan pasar yang masih becek, pembangunan yang belum merata, kemiskinan,dan persoalan pedagang yang terdampak pandemi Covid-19.
“Padang ini kan arah barat saja yang baru ‘tacelak’ atau tersentuh pembangunan. Arah timur belum sepenuhnya tersentuh pembangunan. Karena itu, pemerintah provinsi harus ikut menyelesaikan persoalan ini,” tuturnya.
