Padang, Prokabar – Tak terbayang oleh masyarakat Kenagarian Guguak Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman, suatu ketika nanti mereka menikmati air bersih. Mereka sangat mengimpikan air bersih untuk hidup.
Tapi itu, bukan sekadar mimpi. PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) datang, impian masyarakat setempat mengharapkan air bersih jadi kenyataan pada 2011. PNPM MPd mengubah kehidupan masyarakat setempat.
“Tanpa PNPM MPd, mungkin kami sulit mendapatkan air bersih. Terima kasih, PNPM Mandiri Perdesaan,” kata Pak Ujang, suatu ketika.
Lain lagi yang dialami masyarakat Kampung Tongah, Kenagarian Tanjuang Maua, Kecamatan Mungka, Agam. Mereka tidak tanggung bahagianya setelah jalan rabat beton dibangun di sana pada 2010 silam. Berkat jalan itu, lahan yang tadinya tidur dan tidak bisa diolah kini bisa dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi.
“Alhamdulillah. Itu karena PNPM MPd ada di kampung kami. Lahan tidur bisa diolah masyarakat sebagai sumber ekonomi karena akses sudah terbuka. Entah bagaimana jadinya, kalau PNPM MPd tak ada. Lahan luas tak termanfaatkan. Kampung kami yang tadinya terisolir, sejak ada PNPM MPd menjadi terbuka dan akses kian lancar,”kata Widiawati, warga setempat.
Itu baru dua lokasi di dua kabupaten. Belum lagi di ratusan nagari lain di 12 kabupaten di Sumbar. Ya, PNPM MPd telah mengubah kehidupan masyarakat di kenagarian. Berbagai infrakstuktur di kenagarian juga sukses dibangun.
Program yang mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat ini, juga dipuji dunia internasional dan kini tetap berlanjut dengan nama Dana Desa. Meski ada beberapa hal yang berbeda dan dikembangkan, tapi tetap menonjolkan aspek pemberdayaan masyarakat.
Lantas, siapa yang mendisain program yang kental dengan nilai-nilai pemberdayaan masyarakat itu? Sebab, banyak aktivis pemberdayaan masyarakat menilai, jika pola-pola pemberdayaan masyarakat diterapkan dalam pembangunan di bidang apa pun, optimis suatu daerah akan maju pesat. Ini tentu berimplikasi kepada daerah dan republik ini.
Anggota DPRD Sumbar Nurnas menyebut orang yang dimaksud adalah Mulyadi, anggota DPR RI. Sebelum manggung di Senayan pada 2009 hingga sekarang, Mulyadi adalah konsultan perencana sekaligus salah satu aktor yang mendesain PNPM Perkotaan.
Nurnas sudah lama tahu sosok Mulyadi termasuk kiprah yang dilakoni jauh sebelum bergabung dengan Partai Demokrat. Putra asli Bukik Apik, Bukittinggi ini, tidak hanya ahli infrastruktur tapi juga jago pemberdayaan masyarakat.
“Bisa kita lihat hasil pembangunan ala PNPM yang ada di kota maupun di kabupaten, memuaskan. Masyarakat senang. Saya yakin, bila Sumbar tetap memiliki wakil rakyat yang memiliki perpaduan antara jago infrastruktur dan jago pemberdayaan masyarakat Sumbar bisa lebih baik dan terdepan di Sumatera,” kata Nurnas yang sebelum menjadi anggota DPRD Sumbar, juga lama malang melintang di dunia konstruksi.
Sebab, kata Nurnas, di Senayan, akan bisa mendorong dan membawa berbagai program pembangunan untuk kemajuan Sumbar seperti selama ini dilakoni Ketua Partai Demokrat Sumbar tersebut. Boleh dikata, kalau diestimasikan dengan uang, bisa mencapai angka triliunan sejak 2009 hingga sekarang.
Mantan pejabat pemerintah provinsi Sumbar yang menangani kegiatan ini sejak 1998 hingga 2014, Zukirwan Chan, juga membenarkan, Mulyadi adalah ahlinya pemberdayaan masyarakat. Sebab, Mulyadi termasuk aktor yang mendisain program pemberdayaan masyarakat terutama PNPM Perkotaan da PNPM Mandiri Perdesaan.
Program pemberdayaan ini terus berkembang hingga ke seluruh sudut daerah. Sangat dikenal dan didambakan terus pola kerjanya oleh masyarakat. Buah dari PNPM Perkotaan sudah banyak pula dinikmati termasuk Sumbar. Tak hanya ada di kota tapi juga di kabupaten.
“Pola kerjanya sama dengan PNPM Mandiri Perdesaan, lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Berlandaskan kebutuhan daerah, bukan keinginan beberapa orang atau kelompok. Yang beda hanya leader sektornya. Kalau PNPM Mandiri Perkotaan berada di Kementerian Pekerjaan Umum sedang PNPM Mandiri Perdesaan berada di Kementerian Dalam Negeri,” terang Zukirwan.
Dari data untuk Sumbar, sejak 2006 telah dikucurkan dana baik reguler maupun program-program lanjutan sebagai stimulan Rp374 miliar lebih. Terdiri dari APBN Rp277 miliar dan Rp97 miliar lebih sebagai bentuk sharing pemerintah kota/kabupaten (APBD). BLM tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan, yang secara garis besar terdiri dari kegiatan fisik/lingkungan, ekonomi dan sosial.
Antara lain membuka jalan baru, rabat beton, saluran air, rehab rumah, saluran irigasi, tempat pembuangan sampah, dana bergulir untuk ekonomi produktif, beasiswa untuk anak kurang mampu dan lainnya.
Bahkan berdasarkan data sebelum program pemberdayaan masyarakat berubah dari PNPM menjadi Dana Desa dengan kementerian yang mengelola juga berpindah dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tercatat ada sekitar Rp1, 4 triliun aset fisik dan Rp317 miliar aset dalam bentuk simpan pinjam perempuan (SPP) produktif yang tersebar di kabupaten/kota.
Bisa berkembang di masyarakat, baik kota maupun desa/nagari, karena mengedepankan nilai-nilai pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaannya. Ya, Mulyadi, politisi pro rakyat inilah yang mendisain program pemberdayaan masyarakat itu. (rls)
