Agam, Prokabar – Dilema dihadapi masyarakat Selingkar Danau Maninjau, di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pasalnya, polemik Keramba Jaring Apung atau KJA bergeming seiring bencana kematian massal ikan terus terjadi.
Dari satu sisi, KJA saat ini pokok utama kehidupan dan perekonomian masyarakat. Usaha perikanan menjadi andalan dan perputaran keuangan dominan ketimbang sektor pertanian dan pariwisata.
Dampak perikanan berlanjut pada jasa buruh pekerja pendroping ikan ke mobil distribusi (jasa pekerja memanen ikan) dan jasa angkutan pendistribusian ke luar daerah. Kondisi ini memacu peningkatan penyediaan lapangan kerja, terutama pada pemuda-pemuda se Selingkar Danau Maninjau.
Hasil produksi perikanan ini juga cukup terbilang tinggi dan meningkatkan perkapita daerah Kabupaten Agam dan penduduk setempat. Ekpor ikan didominasi dalam Provinsi Sumatera Barat dan ke Provinsi Riau, Bengkulu dan Jambi.
“Tidak dapat kita pungkiri, masyarakat selingkar Danau Maninjau sudah berketergantungan dengan perikanan KJA. Sejak hancurnya perkebunan cengkeh dan pala, usaha ekonomi masyarakat beralih ke Danau. Sehingga butuh program terpadu dan sinergi agar pengendalian KJA ini bisa berhasil,” ungkap Miswardi, salah seorang aktifis dari berbagai kemaslahatan sosial masyarakat Tanjung Raya.
Ketua TKSK (Tenaga Kesejahteran Sosial Kecamatan) Tanjung Raya itu mengatakan, KJA dimulai sejak 1990 dan terus berkembang pesat. “Karena dampak ekonomi cukup menjanjikan, membuat semangat masyarakat untuk mengelola usaha KJA. Namun beberapa tahun belakangan, kematian massal yang sering terjadi memicu polemik banyak pihak. Terutama pelaku yang tidak memiliki KJA dan perantauan. Mereka tidak paham betapa pahitnya hidup tanpa KJA untuk saat ini,” terangnya.
Lingkungan memang penting untuk dijaga dan dilestarikan, terutama isu pengurangan dan penetapan zona inti dan zona hijau untuk KJA. “Ada sejumlah pihak yang merasa terganggu dengan ekonomi mereka, terutama para pelaku wisata pemilih hotel. Namun itu hanya beberapa orang saja, sementara pelaku wisata lainnya, memaklumi kondisi tersebut,” imbuh Wali jorong Pasar Maninjau sekaligus pemandu turis asing itu.
“Saat ini pemerintah dan perantau hendaknya lebih memikirkan peralihan dan peningkatan ekonomi sektor unggulan lainnya. Sebelum sektor pertanian dan pariwisata lebih menjanjikan. Dan berdampak langsung pada ekonomi harian masyarakat, tidak usah dulu mengganggu petani KJA. Karena akan tetap terjadi penolakan secara frontal dari masyarakat,” tuturnya.
Selaku penggiat wisata homestay dan alam, Miswardi juga sangat berharap adanya kebijakan pro kepada masyarakat. Dengan penyadaran dengan peningkatan perekonomian dari sektor pertanian dan pariwisata alam, diharapkan secara berlahan mengurangi ketergantungan masyarakat pada KJA.
“Semoga pemerintah dapat mendorong perekonomian masyarakat ke sektor pertanian dan pariwisata alam. Sehingga ekonominya tidak lagi bergantung pada KJA. Bahkan sangat diharapkan keuntungan didapat lebih besar dari KJA, diyakini usaha perikanan akan dijamin mudah dikendalikan. Berdampak mudah pada penataan zona yang telah dilahirkan Pemerintah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama,” tutupnya. (rud)
