Pessel, Prokabar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), mengaku kecewa dengan pemerintah daerah yang memangkas uang perjalanan dinas wakil rakyat itu.
Ketua DPRD, Dedi Rahmanto Putra mengatakan, pemangkasan itu sama saja dengan menjahili. Sebab, dalam pembahasan besarannya sama dengan 2018.
Namun, kenyatannya dipangkas hampir 50 persen.” Biasanya Rp1 juta per hari. Kini hanya Rp530,” ujarnya kepada Prokabar.com Kamis (31/1) di ruangan kerjanya.
Besaran yang ditetapkan sama dengan anggaran perjalanan dinas staf. Alasan efisiensi anggaran yang disampaikan pemerintah daerah menurutnya tidak rasional.
Apalagi pemangkasan tanpa melibatkan DPRD. Kebijakkan yang diambil hanya sepihak. Pemerintah daerah juga tidak menyampaikan penggunaan uang dari hasil efisiensi itu untuk apa.
Kalau tujuan efisiensi, seharusnya mobil dinas pejabat eselon II pun harus diganti dengan yang lebih murah. Jangan Kijang Inova, misalnya. Tapi pakai saja Ayla atau Agya.
Jangan anggap penghasilan anggota dewan itu besar.” Tak seindah yang kau bayangkan. Atau kami yang jadi kepala dinas. Mereka jadi anggota dewan. Tukar guling saja kita,” ujarnya lagi.
Selain itu, beban moral perjalanan anggota DPRD samgat jauh berbeda dengan pejabat pemerintah daerah seperti kepala dinas atau Sekretaris Daerah.
Sebagai contoh, ketika kunjungan kerja ke daerah pemilihannya, anggota dewan tidak munkin dibayarkan konstituen mereka.
Tapi kalau kepala dinas bisa saja bayar kopinya sendiri.” Kami ini kan mitra kerjanya. Nanti kalau kami keras juga bagaimana. Tidak ada Perda, mereka nggak bisa kerja, kan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dengan dipangkasnya uang perjalanan dinas hingga 50 persen, tentu dikeluhkan para anggota dewan. Namun mau apa lagi karena hal ini usulan Pemda Pessel.
“Ya kita mengeluhkan hal ini. Namun tidak bisa berbuat banyak karena ini usulan Pemda,” ujarnya lagi.
Politisi Golkar itu mencontohkan, besarnya biaya ongkos taxsi di Jakarta. Dengan uang sebesar Rp530 ribu per hari untuk uang saku anggota dewan tentu sangat tidak mencukupi.
“Kita tahu sendirilah ongkos taxsi ketempat acara (Kunker) semuanya mahal. Itu pun belum ke mall (belanja ole-ole),” ungkapnya.
Lanjut Dedi Rahmanto Putra mengatakan, dengan kondisi sekarang pihaknya mengaku rugi karena kecilnya uang saku perjalanan dinas. Ia merincikan besarnya uang saku yang diterima dewan setiap perjalanan dinas tergantung jauh dekatnya jarak tempu.
“Misalnya Jakarta Rp530 ribu per orang untuk satu hari, kalau dalam provinsi sebesar Rp150 ribu. Nah jumlah tersebut sangat minim dibanding tahun lalu yang masing-masing menerima uang saku Rp1 juta per hari,” tutupnya.(min)
















