JAKARTA – Pengamat politik Ujang Komarudin berharap, menuju akhir masa jabatannya sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) lebih baik bersikap netral alias berada di tengah-tengah.
Sebab menurut dia, kurang tepat jika posisi Jokowi masih sebagai Kepala Negara, ikut cawe-cawe dalam urusan calon presiden (Capres) Pemilu 2024.
“Pak Jokowi menjadi negarawan saja, agar saat landing menjadi presiden di Oktober 2024 itu nantinya dengan bagus. Di tengah saja, bijaksana saja, jadi negarawan saja itu,” kata Ujang kepada awak media di Jakarta, Rabu (31/5/2023) menyikapi pergerakan politik Presiden Jokowi menjelang Pemilu 2024.
Terlebih, lanjut Ujang, dengan posisinya sebagai presiden tentu memiliki kuasa. Karena dikhawatirkan kuasa yang ada bisa mempengaruhi hasil pemilu atau bisa mengkondisikan pemenangan capres dan cawapres.
“Kalau itu dilakukan, maka itu bagian daripada abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dan itu yang tidak diharapkan,” ujarnya.
Dosen tetap Universitas Al Azhar Indonesia ini menyebut, ketika kepala negara melakukan cawe-cawe terhadap pemilihan presiden dan bahkan menggunakan struktur dan infrastrasiktur negara, maka akan menimbulkan masalah sendiri.
Sebab, lawan politik pasangan yang didukung kepala negara akan merasa dicurangi dan menyebabkan permasalahan baru pasca pemilu.
“Karena yang kalah akan menganggap ini dicurangi, dikadali oleh yang namanya cawe-cawe tersebut,” jelas Ujang sembari mengingatkan agar Presiden Jokowi lebih baik netral terhadap pemilihan presiden.
Jadi, menurut Ujang, kalau Jokowi mengklaim atau menyebut cawe-cawe-nya dalam pemilu untuk kepentingan yang lebih besar adalah tidak benar.
“Yaitu kepentingan-kepentingan Jokowi saja, bukan kepentingan bersama, bukan kepentingan negara, kepentingan politik saja begitu,” tegasnya lagi.
Ujang mencermati kalau Jokowi menyatakan bakal cawe-cawe dalam pemilu, karena akan terjadi peralihan kekuasaan dari rezimnya ke rezim penggantinya.
Sehingga Jokowi ingin memastikan penggantinya nanti betul-betul orang dari kelompoknya, bukan di luar kelompoknya.
“Tapi, tidak etis lah kalau hal itu dilakukan seorang Jokowi, yang jelas-jelas masih menjabat sebagai presiden,” tutup serta Direktur Eksekutif Indonesia Political Review.
Diketahui, Presiden Jokowi pada saat pertemuan dengan para pemimpin redaksi sejumlah media di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/5/2023) mengaku dirinya akan cawe-cawe di Pemilu 2024, demi bangsa dan negara. Bahkan kata dia, cawe-cawe yang dimaksud tidak akan melanggar aturan.
“Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi,” kata Presiden Jokowi.
Cawe-cawe Positif
Sebelum Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) RI Pramono Anung menyatakan, istilah cawe-cawe yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bertujuan positif dalam kaitannya dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
“Jadi apa yang disampaikan bapak Presiden, kebetulan langsung di depan Pemred (pemimpin redaksi), beliau sampaikan cawe-cawe untuk hal yang positif,” kata Pramono kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa kemrain (30/5/2023).
Artinya sambung pria yang akrab disapa Mas Pram ini, pelaksanaan pemilu transparan, terbuka. Terlebih sekarang ini, sudah tidak mungkin di era digital segala sesuatu, misalnya kalau kemungkinan ada hal yang tidak sesuai hal per UU. Dengan demikian, dalam semangat itulah Presiden Jokowi menyampaikan hal yang sebenarnya.
“Karena juga ada pertanyaan ke beliau berkali-kali soal hal itu. Dan yang paling penting, pemilu tepat waktu, transparan, terbuka, luber dipenuhi, dan sekarang ini kan proses regrouping capres cawapres. Yang berlangsung sangat dinamis, beberapa kebetulan ada di pemerintahan, dan itu tentu pasti dilakukan transparan,” jelas Pramono. (Ery)
