Padang, Prokabar – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan kunjungan ke Bendungan Batang Kuranji, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Jumat (30/1/2026) siang. Kunjungan ini merupakan bagian dari pendampingan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menteri PU menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kembali daerah terdampak bencana, termasuk Bendungan Batang Kuranji. Ia menyebut program rehab rekon dengan nilai sekitar Rp2 hingga 2,4 triliun saat ini masih dalam proses administrasi di Bappenas dan Kementerian Keuangan, namun pekerjaan di lapangan tetap berjalan.
“Saya komit, dan ini juga arahan Bapak Presiden, daerah yang terdampak bencana harus secepat-cepatnya dibangun kembali dengan lebih baik. Pekerjaan tetap jalan, sambil proses administrasi APBN kita selesaikan,” tegas Dody Hanggodo.
Selain infrastruktur bendungan, Kementerian PU juga menyiapkan pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Dari total rencana 212 titik, tahap awal akan direalisasikan 53 titik, dengan prioritas di permukiman serta masjid dan musala.
Kementerian PU siap membangun sumur bor, mau 200, 500 pun siap, tergantung data dari pemerintah kota. Sementara ini kita support penuh dengan mobil tangki air dan PDAM,” ujarnya.
Sementara itu, wakil ketua komisi VI DPR RI Andre rosiade menambahkan Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan anggaran sebesar Rp 13,52 triliun untuk penanganan bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab–rekon) di Provinsi Sumatera Barat pasca-galodo.
menegaskan bahwa dana tersebut merupakan anggaran tambahan dan tidak memotong anggaran rutin yang sudah ada.
Andre yang juga merupakan Ketua DPD partai Gerindra Sumbar ini juga menjelaskan bahwa seluruh anggaran rutin tetap dilaksanakan seperti perencanaan awal dan tidak dimasukkan ke dalam pos penanganan bencana. Ia menegaskan bahwa pagu reguler, termasuk irigasi, tidak ada yang berubah.
“Anggaran rutin tetap berjalan seperti biasa. Misalnya, anggaran irigasi Sumbar tahun 2026 sebesar Rp 500 miliar tetap dilaksanakan dan tidak termasuk anggaran penanganan bencana,” ujarnya. (Fky)
