Jakarta, Prokabar — Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, pihaknya akan mereview semua pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, dan tidak boleh ada penyelewengan.
“Uang sangat berat di dapat uang rakyat dari pajak. Jadi itu terus menerus ditekankan oleh Bapak Presiden kepada saya, dan saya menyambut baik perintah itu. Kita benar-benar ingin jaga tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan mark up-mark up yang tidak masuk akal ini sudah kita berusaha,” kata Prabowo kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11).
Untuk itu, menurut Menhan, semua proyek, semua pengadaan direview. “Kita cek lagi harga, kita cek lagi teknologinya tepat atau tidak, dan kita benar-benar lihat apa yang dibutuhkan oleh pasukan kita di depan, TNI AL, TNI AD, TNI AU apa yang mereka benar-benar butuh,” tegasnya.
Ditegaskan Menhan, untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat, rakyat membutuhkan sesuatu kekuatan pertahanan yang baik yang kuat.
“Kita selalu mengatakan kita tidak ada niat apapun, kita tidak mau ganggu bangsa lain tapi kita tidak mau bangsa lain mengganggu kita. Kita akan pertahankan kedaulatan kita dengan sekuat tenaga kita. Dan kita tidak mau dilecehkan, tidak mau di bully oleh siapapun,” ucap Menhan.
Mengenai alih teknologi, termasuk dalam pengadaan Sukhoi, Menhan Prabowo Subianto mengemukakan, itu juga sedang dikaji terus cost benefitnya bagaimana. “Yang kita butuh adalah efisiensi, penghematan dan daya guna,” jelas Menhan..
Menhan juga menilai pengadaan alutsista untuk tahun 2020 sejauh ini dinilainya sudah cukup sepanjang penggunaannya baik.
Adapun soal perjanjian imbal beli Sukhoi dengan Rusia, menurut Menhan, sedang dikaji terus. Ia tidak memberi batas waktu sampai kapan kajian tersebut. “Sampai kajiannya selesai,” ujarnya.
Saat disinggung tentang pelibatan industri pertahanan dalam negeri, Menhan Prabowo Subianto mengatakan, pihaknya akan berusaha sebanyak mungkin pengadaan itu dari industri dalam negeri. “Tidak ada hanya Pindad, ada PAL, ada juga perusahaan-perusahaan swasta yang hebat-hebat juga,” ucap Menhan. (*/hdp)
