Oleh : Nevi Zuairina
Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PKS, Dapil Sumbar II
Dalam beberapa tahun terakhir, indeks dan posisi ketahanan energi Indonesia terus mengalami penurunan dan harus mendapatkan perhatian serius. Saya membaca data terkait posisi ketahanan energi Indonesia yang dirilis oleh Dewan Energi Nasional pada tahun 2014 silam dimana posisi Indonesia berdasarkan peringkat yang disusun oleh Dewan Energi Dunia berada di posisi ke-69 dari 129 begara. Internasional Energy Council menetapkan angka itu setelah melalui berbagai pertimbangan antara lain ketersediaan sumber energi, keterjangkauan pasokan energi, dan kelanjutan pengembangan energi baru terbarukan.
Saya tidak menafikan bahwa saat ini angka tersebut sudah mengalami perbaikan pada tahun demi tahun berikutnya. Namun sebagaimana diketahui, posisi Indonesia yang berada diposisi tengah itu disebabkan ketidakseimbangan laju ketersediaan energi dengan kebutuhan energi di masyarakat. Dapat dipahami kenapa hal itu terjadi antara lain karena produksi minyak dalam negeri terus merosot, sedangkan permintaan selalu meningkat.
Dalam rapat dengan mitra terkait di Komisi VI pada pertengahan September lalu, saya menyampaikan pandangan pribadi saya terkait hal hal strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah khususnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai institusi resmi yang bertanggung jawab dalam hal penyediaan listrik di tanah air.
Tidak dapat dipungkiri pesatnya pembangunan dan bertumbuh kembangnya industri di tanah air sejak beberapa tahun berlakangan ini membutuhkan sebuah penanganan baru terhadap penyediaan energi listrik bagi masyarakat dan pelaku industri. PLN sebagai perusahan yang menjadi penyedia listrik harus mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus melakukan sebuah gebrakan untuk mencari alternatif energi baru dimasa depan sebagai pengganti energi listrik yang selama ini mengandalkan energi fosil dan konvensional.
Pemerintah sebagaimana diketahui telah menetapkan langkah dan rencana terkait pengendalian energi dan kesiapan dalam menghadapi persoalan defisit energi dimasa depan. Rencana tersebut adalah wacana holdingisasi PLTP dan holdingisasi PLTU yang akan dilanjutkan dengan IPO. Saya pribadi jelas setuju dengan wacana dan recana tersebut. Akan tetapi semua langkah itu haruslah melalui kajian, analisis dan pertimbangan yang sangat matang dan terukur.
Rencana konsolidasi BUMN itu sebagaimana core bisnis dan kegiatannya semestinya dilakukan dibawah BUMN Kelistrikan (PLN). Alasan logisnya adalah bahwa investasi pembangunan kedua holding itu sangat mahal dan menguras anggaran. Karena itu, kita menjaga nilai aset dan investasi itu tetap menjadi milik pemerintah. hal itu berbeda jika seandainya kelak dilakukan Initial Public Offering (IPO) maka aset dan investasi pemerintah yang sudah ditanamkan tentu aja menjadi milik swasta pemodal yang baru.
Alasan lain yaitu berkaitan dengan aspek yuridis formal dimana berdasarkan pada RUU Energi Baru Terbarukan dimana pada Pasal 40 ayat (1) ditegaskan bahwa perusahaan listrik milik negara wajib membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari Energi Terbarukan”.
Saya menilai rencana pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan dan penyatuan Holding perusahaan energi terbarukan pada Pertamina Geothermal Energy kurang layak dan perlu dikaji ulang. Keberadaan PGE sendiri saat ini masih berupa perusahaan baru yang minim pengalaman sehingga manajemennya belum piawai dalam menghadapi berbagai persoalan bisnis dan operasional.
Saya tidak menolak wacana konsolidasi dan pembentukan holding ini, namun demikian demi kepentingan masyarakat banyak, hal itu perlu disikapi secara serius.
Disatu sisi kiat perlu mengapresiasi rencana pemerintah untuk berupaya mengatasi kemungkinan defisit dan krisis energi dimasa depan, namun kita juga harus mengingatkan pemerintah untuk terus berupaya dalam mencari energi alternatif dan menghemat energi. Kondisi itu memerlukan itikad dan kemauan politik yang kuat dari pemerintah.
Patut kita sadari bahwa ketersediaan sumber daya energi baru dan terbarukan sangat besar dan memerlukan perhatian serius. Resources ini tersebar diberbagai wilayah di tanah air dari Sabang sampai Merauke. Karena itu, memberikan perhatian dan konsentrasi pada energi baru ini adalah sebuah keharusan karena kita sangat memahami bahwa cadangan energi fosil yang kian menipis dan sulit diekslpoitasi.
Selain itu, terkait dengan pembentukan holding BUMN Geothermal ini, pemerintah dan jajaran lembaga yang mengurus persoalan energi perlu menyadari bahwa resiko eksplorasi panas bumi sangat besar dan perlu investasi besar. Alangkah lebih baik jika pembentukan itu dilakukan dengan skema merger dengan tetap dibawah BUMN yang ada karena resiko jauh lebih mudah dikendalikan daripada membentuk holding baru yang pada saatnya nanti akan mengejar IPO.
Dengan dibentuknya BUMN Energi Terbarukan tersebut, pemerintah akan lebih mudah dan leluasa memberikan penyertaan modal untuk mendukung percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan.
Pada saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT PLN itu juga saya meminta PLN untuk mengoptimalkan produk nasional dalam proses transisi energi dari fosil ke listrik. Transisi energi dari fosil ke listrik ini perlu lebih detail dikaji dan diperhitungkan dari sisi suplai dan demand. Karena itu pada kesempatan itu juga, saya meminta pihak PLN untuk melakukan exercise guna menentukan target penurunan emisi sektor energi pada 2060 yang akan datang.
Saya menyadari bahwa transisi energi dari energio fosil ke energi baru dan terbarukan tidak serta merta bisa dilakukan dan membutuhkan proses panjang dan melelahkan. Namun demikian, hal ini harus dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk menekan emisi karbon yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Kesepakatan dalam transisi energi bertujuan untuk menuju ke titik yang sama yaitu pemanfaatan energi bersih yang terus meningkat. Indonesia ditargetkan mencapai Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat. Semoga.(*)
















