Trending | News | Daerah | Covid-19

Opini

Menghadapi Bencana, Pembuktian Kualitas Pemimpin

Dibaca : 248

Agam, Prokabar — Pasien terpapar positif Covid-19 di Indonesia terus membludak dengan angka-angka yang fantastis. Terhitung Kamis, (13/5), penderita positif Covid-19 sudah mencapai 15.438 orang, dalam perawatan 11.123 orang, 3.287 orang dinyatakan sembuh. Dan 1.028 orang meninggal dunia.

Sementara itu, ODP mencapai angka 256.299 orang, sementara PDP mencapai 33.042 orang. Untuk di Sumatra Barat sendiri 8.821 jiwa, 630 orang PDP dan 339 orang positif.

Adalah sebuah dilema dari pemangku kebijakan, mencari solusi menghadapi bencana Covid-19 ini. Berusaha tetap arif dan bijaksana disaat pemerintahan pusat mempertontonkan panggung kelucuan seperti sedang kacau balau saja. Antar menteri sering terjadi silang pendapat. Bisa dikatakan tidak kompak.

Sebagian besar masyarakat, meminta Lockdown. Namun apa dikata, negara rupanya tidak sanggup menanggung beban rakyatnya. Dengan memenuhi semua kebutuhan, jika lockdown diberlakukan. Maka diambilah langkah PSBB.

Keputusan Pemerintah Pusat telah ditetapkan. Mau tidak mau, seluruh pemerintah provinsi/kota dan kabupaten harus mengikutinya. Seiring itu juga titah Kapolri dan MUI Pusat mengeluarkan maklumatnya. Masyarakat mulai terdesak karena pembatasan secara masif telah diterapkan.

Dampak utama terjadi di sektor pariwisata dan transportasi darat, laut dan udara. Perhotelan dan destinasi wisata goncang akibat ditutup sementara. Akibatnya, pengangguran dan gelombang PHK mulai terjadi. Katanya sih karyawan dirumahkan sampai waktu yang belum ditentukan. Sampai wabah Covid-19 berakhir pastinya.

Untuk mengatasi dampak penanganan Covid-19 itu, dilakukan penyaluran bantuan. Serentetan bantuan pun dicanangkan. Berharap dapat mengurangi beban dan tekanan hidup masyarakat. Meski bantuan itu tidak terlalu banyak, namun dianggap membantu kebijakan PSBB katanya.

Solusi itu berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) dimulai dari tingkat Provinsi, BLT Kemensos dan ada lagi BLT Dana Desa.

Katanya solusi, rupanya jadi masalah pula sebagian masyarakat. Ketidakpuasan karena pembagian tidak merata diberikan kepada masyarakat terdampak.

Teriak histeri dengan pekikan jari jemari terus mengalir dari berbagai fenomena sosial masyarakat. Hinaan, cacian hingga kutukan terlontar melalui media sosial. Mungkin hanya cara itu wadah yang bisa mereka bisa. Membuktikan kurang mampu mengembangkan bakat kritikus dan menahan diri menghadapi cobaan ini.

Hampir seluruh Pemerintahan Nagari, Kelurahan dan Desa baik itu Walinagari, Wali Jorong, Kepala Desa, Lurah, RT/RW Se-Sumatra Barat saya mendengar dan melihat, mereka mengalami tekanan hebat dari sejumlah masyarakat. Cercaan dan hinaan ditimpa silih berganti. Terutama mereka yang belum atau tidak menerima bantuan sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dimulai BLT Provinsi Sumatra Barat, BLT Kemensos dan adalagi BLT Dana Desa melalui Kementerian Pedesaan. Persoalannya memang agak rumit, masalah data yang banyak tumpang tindih. Ada yang ganda, ada pula tidak terdata sama sekali. Bahkan ada pula tidak sewajarnya menerima. Kenyataannya masih banyak keluarga prasejahtera yang sepantasnya menerima bantuan itu.

Untuk Sumatera Barat, kegalauan itu telah berlangsung. Bahkan terdapat satu kasus berujung perusakan Kantor Nagari Rawang Gunuang Malelo, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar, Kamis (7/5). Semestinya, itu tidak terjadi jika semua pihak di sana mampu dewasa dan menjalin komunikasi yang baik. Mampu bahu membahu menuntaskan persoalan dengan mencari solusi dengan tepat dan cepat. Bukan memperkeruh suasana yang sudah keruh juga.

Hingga saat ini, belum ada yang mampu menjawab secara kongkrit dan lengkap, apa benar permasalahan data ini? Ada yang menyindir, untuk data Pemilu sangat lancar dan aman. Kok data bantuan bermasalah ya? Terang sebagian masyarakat bertanya di media sosial itu.

Berdasarkan pengakuan beberapa orang walinagari dan pejabat pemerintah daerah mengatakan, data yang diajukan Pemerintahan Nagari dan Pemerintah Daerah sering kali berubah dan tidak valid. Kerancuan berujung berbenturan langsung dengan masyarakat. Karena banyak yang semestinya berhak menerima sesuai kriteria, tidak terdata. Bahkan yang tidak pantas menerima terdata sebagai penerima. Aneh?

Entah benar entah tidak, masih sebatas jawaban yang belum memuaskan harapan masyarakat prasejahtera. Prasangka masih membuat goyah kesabaran sebagian orang.

Hal itu pula yang menyebabkan transparan data terganggu. Katanya, bila dipajang di depan kantor walinagari, di sebuah papan informasi publik, akan menambah persoalan baru. Gejolak kecemburuan sosial semakin meningkat. Berpotensi demontrasi warga ke kantor walinagari.

Diduga, akibat tidak sinkron data yang diajukan nagari dengan data yang diterima kembali dari Kementerian. Sehingga mengganggu keamanan dan ketertipan nantinya.

Polemik ini masih memicu kericuhan dan konflik di tengah masyarakat. Kegaduhan terjadi, memperparah kegelisahan di masa pandemik Covid-19. Dan kondisi ini semakin memperburuk psikologis individu, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Hasrat untuk mendapatkan bantuan sembako dan BLT, semakin tinggi dikarenakan tekanan hidup, dampak dari pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Karena harus banyak di rumah, membuat sejumlah perekonomian masyarakat terutama di sektor jasa pariwisata dan transportasi lumpuh.

Secara tidak langsung sektor perdagangan, pendidikan dan sebagainya turut berdampak. Ya, semuanya berdampak kecuali sejumlah pedagang pasar yang masih bisa berjualan. Atau petani yang membajak sawah dan berladang, masih dapat juga beraktifitas. Atau mereka yang ke laut atau ke danau mencari ikan.

Semua berdampak memang, semua berhak mendapat bantuan itu. Namun yang paling penting hendaknya setiap individu semestinya mengukur bayang-bayang diri. Diantara sesama, hendaknya mampu mendahulukan yang benar-benar berhak. Nah, Ini yang sulit dan sangat sulit terwujud.

Rasa kebersamaan, “sasakik sasanang”, saling merasakan dan saling memahami itu, sudah sangat memudar. Atau mungkin juga sudah terkikis akibat pengaruh budaya global, menggiring manusia individual dan egoisme. Kapitalis liberal mencari keuntungan sebesar-besarnya dari modal kecil. Terjebak kepada kepentingan dan keuntungan pribadi, ketimbang kepentingan bersama.

Jelas, kepentingan pribadi untuk anak istri sebuah kewajiban. Namun bukan berarti mengabaikan hak orang lain yang semestinya lebih berhak. Kemudian merampasnya untuk keuntungan pribadi.”Lamak dek awak, katuju jo urang,”. “Bukan lamak dek awak surang”. Harus ada keadilan yang terbentuk sebagai prinsip hidup masyarakat. Apalagi, di Ranah Minang ini, menjunjung nilai-nilai keagamaan, kemanusian dan kebudayaan. Mengutamakan moralitas, adab serta etika kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesama manusia.

Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini terletak pada seorang pemimpin. Dalam hal ini pemerintah tertinggi hingga pemerintah terendah. Sebagai pemangku kebijakan, dan pengayom masyarakat, wajib berlaku adil. Jangan sampai merampas hak orang yang berhak.

Jangan mentang-mentang menjabat dan berkuasa, sewena-wena saja berbuat. Bantuan hanya diperuntukan untuk koloni-koloni serta keluarga terdekat saja. Awas! Keadilan Sang Maha Memberi Pembalasan lebih kejam dari manusia zalim. Azab-NYA amat pedih ketimbang kejahatan yang telah dilakukan selama memimpin.

Semestinya, kita belajar dari sejarah. Indonesia merdeka. Dari Sabang sampai Merauke sana, bersatu karena senasib dan seperjuangan. Untuk memerdekakan diri dari belenggu penjajahan. Membuat tanah air ini bersatu padu melawan Kolonial Belanda dan antet-antenya.

Saat ini, Covid-19 adalah musuh bersama, hendaknya ini adalah momen menyatukan kita. Untuk bersama-sama melawannya dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Berbagai belahan negara di dunia melakukan itu juga toh. Kenapa kita masih saja mengabaikan ini?

Kita sebagai orang timur menjunjung tinggi budaya gotong royong. Nasionalis dalam konsep berbangsa dan bernegara itu sudah sangat baik dari para leluhur pendiri bangsa ini. Namun kenapa sekarang sifat patriot itu seakan hilang? Apalagi dimasa musibah kesehatan global ini. Hanya masalah bantuan yang nilainya mungkin tidak seberapa, ketimbang nilai “Harga Diri”.

Ingin menuntut hak dan paling merasa berhak untuk mendapatkannya. Ketika tidak dapat, keluarlah cacian dan hinaan. Ketika dapat, haning seribu bahasa tanpa menghiraukan lingkungan sekitar.

Hinaan sering tertuju pada pihak pemerintahan daerah hingga pemerintah kenagarian. Carut marut terus terlontarkan dari mulut maupun jari jemari manis dalam sebuah akun media sosial. Seakan-akan pelaku itu tidak lagi memiliki moral sebagai manusia beradab.

Ocehan dan hinaan terus terlontar. Dimaknai sebuah kritikan, padahal itu prilaku penyimpangaan. Kritik itu baik, namun tentu dengan wadah yang tepat dan beretika. Tetap menjaga moralitas, adab dan harga diri berbangsa, bernegara dan beragama.

Kita dihadapkan krisis moral seakan-akan menjadi bangsa pengemis. Ingin menuntut hak dan paling merasa berhak untuk mendapatkannya. Namun sangat abai dalam menjalankan amanah atau kewajiban.

Seakan-akan memiskinkan diri yang mungkin sudah miskin. Atau mungkin memiskinkan diri yang sebenarnya sudah kaya. Entah itu pula sekelumit dilema dihadapi masyarakat, dimasa pandemik Covid -19 ini.

Atau mungkin karena ajang Pemilu KADA akhir 2020 ini? Masalah perbedaan pilihan politik praktis, dikorbankan rakyat yang tidak tau apa-apa. Memprovokasinya dan mengambil keuntungan musibah ini untuk menyerang lawan? Sungguh suatu kehinaan yang sesungguhnya! Terkutuklah mereka!

Di sisi lain, para pemimpin dan pemangku kebijakan tertinggi hingga terendah saat ini, menjadi ujian dan tantangannya dalam memimpin. Mampu menuntaskan musibah Covid-19 dengan ketulusan dan keikhlasan untuk rakyatnya. Membuktian dirinya adalah pemimpin arif bijaksana atau pemimpin zalim.

(R. Rajo Intan, Jurnalis/Alumni FIB Unand)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top