Pessel, Prokabar – Terus memanas, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumbar siap menantang Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Hendrajoni, terkait soal polemik penghentian pembangunan RSUD M. Zein.
Direktur Eksekutif LBH, Zentoni mengatakan tudingan Hendrajoni yang menyatakan pihaknya tidak tau apa-apa dalam persoalan pembangunan Badan Layanan Umum Daerah itu adalah prematur.
“Jadi, berlebihan serta cenderung emosional dan tidak mencerminkan sikap pejabat publik di era keterbukaan saat ini,” ungkapnya dalam siaran pers bernomor 03/ZN/LBH-SB/IX/2019 yang diterima wartawan di Painan, Jumat (20/8).
Sebelumnya, LBH Sumbar bakal menggugat Bupati Hendrajoni terkait penghentian sepihak pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan.
Kata Zentoni, aksi Hendrajoni itu merupakan perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige Overheids Daad) yang sudah diatur dalam Pasal 1365 Kitab UU Hukum Perdata.
“Dalam waktu dekat. Yang pasti ini tidak main-main atau gertak semata,” ujarnya.
Pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan di Bukit Kabun Taranak Kecamatan IV Jurai itu dimulai sejak 2015. Ketika itu, Bupati Pesisir Selatan dijabat Nasrul Abit.
Rencana pembangunan telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah pada Pusat Investasi Pemerintah.
Kegiatan pembangunan dibiayai dengan pinajman pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP/PT SMI) senilai Rp99 miliar.
Dari besaran dana itu, Rp96 miliar untuk pembangunan fisik gedung. Sedangkan sisanya sebagai pembelian perlengkapan peralatan kesehatan.
Hingga kini, pemerintah daerah telah mencairkan Rp32 miliar, dari total pinjaman, dengan cicilan utang ditambah bunga sebesar Rp9,2 miliar per tahun.
Namun, pada 2017, ketika bupati dijabat Hendrajoni, ia menghentikan kegiatan pembangunan, tanpa persetujuan DPRD. Ia beralasan, gedung baru itu tidak memiliki dokumen Amdal.
Padahal, lanjutnya, masyarakat di daerah berjuluk ‘Negeri Sejuta Pesona’ itu sangat membutuhkan layanan kesehatan yang memadai.
“Nah, yang ada hanya di RSUD M. Zein. Jadi, kami minta nanti Pengadilan Negeri Painan
mengabulkan gugatan ini nanti,” sebutnya.
Sementara, Bupati Hendrajoni menilai, LBH Sumbar tidak mengerti apa-apa terkait penghentian pembangunan RSUD. M.Zein Painan yang terbangkalai saat ini.
Ia menyarankan, LBH Sumbar mesti mempelajari dulu terkait persoalan yang terjadi dalam penghentian pembangunan rumah sakit tersebut sebelum melanjuti gugatan. Karena, jika salah-salah laporan, LBH Sumbar bisa dilaporkan balik.
“Gak usah ditanggapi, biari aja. Dia gak ngerti tu. Besok kalau salah, salah laporan, saya laporan balik dia,” terang Hendrajoni saat dihubungi melalui jaringan Handphone di Painan, Kamis 19 September 2019.
Ia mengatakan, LBH Sumbar tidak perlu ikut campur terhadap persoalan pembangunan rumah sakit tersebut. Sebab, sejauh ini adem-adem saja dan DPRD Pessel pun tidak pernah komplen dengan kebijakannya.
“Tidak urusan dengan dia, DPRD aja tidak ada komplen. Kenapa dia yang ikut ribut,” sebutnya.
Ia menjelaskan, penghentian rumah sakit itu karena dinilai banyak terjadi masalah. Mulai, ekspektasi bangunan, hingga penyimpangan yang ditemukannya.
“Tidak mungkin saya lanjuti belum ada hasil hukum jelas. Bisa masuk penjara saya nanti (kalau terus dilanjutkan),” terangnya.
Terkait kelanjutan pembangunan rumah sakit, ia akan tetap bertahan pada komitmennya. Dan tidak akan melanjutkan sebelum ada hasil audit BPKP Sumbar.
“Tunggu saja hasil audit BPKP. Kalau hasil BPKP lanjuti, ya saya lanjutin. Tidak ada urusan dengan dia (LBH Sumbar),” tutupnya.(min)
