Opini

Maninjau, How Long Can You Go?

Oleh: Ronny P Sasmita

Sekira Bulan Agustus tahun lalu, saya menjadi pembicara di Bukitinggi mewakili Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia (KEIN RI), bersama Dr. Sari Lenggogeni, dalam sebuah acara seminar Pariwisata. Acara diselenggarakan atas kerja sama KEIN RI dan Pemkot Bukittinggi dengan tema pengelolaan pariwisata masif atau mass tourism. Pada sesi tanya jawab, perwakilan dari Pemda Agam, saya lupa namanya, ikut memberikan pandangan yang kemudian menyerempet pada masalah pengelolaan Danau Maninjau. Menurutnya, Maninjau memerlukan attraksi-attraksi baru untuk menarik wisatawan, mengingat attraksi danau sudah tak bisa diandalkan. Penanya memakai istilah “sakit” untuk merepresentasikan keadaan Danau Maninjau, yang sudah kurang menarik tersebut.

Beliau menahan diri untuk “buka-bukaan” soal istilah “Danau Maninjau sakit” tersebut. Entah mengapa, sayapun mencoba untuk tidak memaksa beliau untuk menjawab. Tapi besar dugaan saya bahwa yang dimaksud sakit adalah kondisi air danau yang sudah tak sehat. Tak sehat dipandang mata, tak sehat untuk dijadikan instrumen utama atraksi air, dan tak sehat untuk penciuman. Kondisi tersebut tentu saja sudah bukan rahasia orang Agam lagi. Beberapa kali saya mendapati headlines koran nasional soal bangkai-bangkai ikan keramba yang mengapung di permukaan Danau Maninjau. Artinya, buruknya kondisi air danau di sana sudah menjadi rahasia umum, yang dibicarakan di banyak tempat, tapi diendapkan di ruang-ruang rapat pengambil kebijakan daerah.

Dalam konteks Danau Maninjau sebagai sebuah destinasi yang luar biasa, saya akui bahwa saya memang sudah lama tak mendengarnya lagi. Sepak terjang Danau Maninjau sebagai sebuah destinasi dan attraksi wisata berkelas dunia sudah pudar, menyusut dalam ingatan kita dan ingatan para turis. Padahal 20 tahunan lalu, danau ini masih menjadi buah bibir. Dulu, saat saya masih duduk di bangku sekolah menengah atas, saya selalu mendapati lumayan banyak turis asing yang berjalan di jalanan Maninjau. Hampir setiap minggu saya “malicau” ke sana, mengingat tempat les bahasa inggris saya di Lubuk Basung mengharuskan saya untuk praktek langsung ke lapangan alias berbicara langsung dengan bule-bule di Maninjau. Sayangnya, konon dikabarkan, kondisi seperti itu sudah langka saat ini, bahkan ceritanya sudah lapuk di dalam ingatan.

Tentu agak sulit saya memberi gambaran proyektif sebagaimana diminta oleh penanya kala itu. Membuat atraksi lain di Maninjau akan sangat berat mengingat atraksi utamanya, Danau Maninjau, justru dianggap atraksi yang sedang sakit. Dalam perspektif pariwisata, atraksi yang mesti dibenahi terlebih dahulu adalah atraksi utama (main attraction) , yakni Danau Maninjau. Setelah segala tetek bengek soal Danau Maninjau dibenahi, baru kemudian kita bisa berbicara soal atraksi pendukung (supporting attraction). Maninjau adalah pusat persepsi untuk branding, promoting, dan sales activity, saat kita ingin mengendorse-nya sebagai destinasi unggulan. Jika Maninjau sebagai main attraction bermasalah, maka rentetan strategi lanjutan untuk pengembangan akan lumayan sulit untuk dilakukan

Apa yang dialami Maninjau, ternyata tak berbeda dengan apa yang dialami Danau Toba. Belum lama ini, saya mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaiatan, di Toba, terkait akselerasi pengembangan Destinasi Danau Toba. Persoalan keramba yang mencemari air danau juga menjadi masalah utama yang tak kunjung beres. Delapan kabupaten yang terkait dengan Danau Toba, masih terus diminta untuk membereskan urusan tersebut, mengingat Toba adalah satu dari empat destinasi super prioritas nasional. Pemerintah pusat telah membangun Bandara Silangit, agar akses ke Danau Toba terpangkas hanya menjadi sekira 40 menit. Namun pariwisatanya tak jua menggeliat, karena masalah destiansi Toba sendiri, belum terbenahi secara terintegrasi dan komprehensif.

Tentu tak perlu dicarikan alasan, Danau Maninjau, yang menjadi salah satu danau terbaik di negeri ini, juga tesandung masalah yang sama. Keramba masih dianggap sebagai usaha produktif yang tak ramah terhadap danau. Di Toba, Kemenko maritim bahkan meminta semua Pemda untuk menghentikannya, lalu mencarikan alternatif usaha perikanan yang lebih ramah. Karena dari sisi pariwisata, setiap destinasi harus diproteksi dari berbagai ancaman kerusakan. Sekali destinasinya berantakan, maka jangan pernah berharap untuk mendapat “repeated visit”.

Jika beberapa wisatawan yang pernah datang malah memberikan testimoni negatif, bahkan buruk, maka akan menjadi bola salju di dunia sosial media, boleh jadi berujung viral, dan cepat atau lambat akan menggembosi sektor pariwisatanya. Sekali persepsi publik tercemari, dibutuhkan usaha panjang dan lama untuk mengembalikanya. Banyuwangi memerlukan waktu 5-10 tahun untuk merebranding daerahnya dari daerah yang dipersepsikan sebagai daerah santet menjadi destinasi pariwisata.

Tentu Danau Maninjau pun demikian. Butuh komitmen tinggi dari kepala daerah, butuh usaha yang konsisten dan persisten, dan butuh kreatifitas kelas dewa dari SDM-SDM berkualitas, untuk bisa membalikan persepsi publik ke jalur yang tepat. Danau yang sudah terlanjur dikenal sebagai danau keramba, genap dengan bangkai ikan dan ampas makanan ikan, tidak saja memerlukan pelurusan persepsi, tapi juga kesatuan aksi pembenahan total. Dan itu hanya bisa dilakukan jika daerah tersebut memiliki kepala daerah yang “melek pariwisata”. Dibanding Danau Toba yang terkait dengan delapan kabupaten, tentu Danau Maninjau akan jauh lebih mudah dibenahi mengingat hanya terkait dengan satu kabupaten, yakni Agam.

Namun sudah beberapa periode kepemimpinan dilewati, sepanjang pengamatan saya, sejak reformasi bergulir, Danau Maninjau nampaknya belum dianggap sebagai aset pariwisata berharga yang bisa menyejahteraan Kabupaten Agam. Padahal, jika pemimpinnya berani membayangkan angka-angka, berapa potensi ekonomi dan prospek konatribusi fiskal yang bisa diraih dari Maninjau, misalnya, maka diproyeksikan Maninjau saat ini sudah menjadi salah satu destinasi nasional yang membanggakan Sumbar.

Jika kita berkaca pada data BPS terbaru, angka belanja (spending) para wisman rerata adalah 1000 USD pervisit. Jika satu wisman bisa menghabiskan 100-200 USD saja di Maninjau, katakanlah menginap sehari atau dua hari, maka bisa diimaginasikann berapa kontribusinya pada PDRB Agam jika setahun mampu mendatangkan 500 ribu sampai 1 juta wisman. Belum lagi wisnus yang jumlahnya tentu akan jauh lebih banyak.

Dalam perspektif Pariwisata, angka kunjungan adalah kunci awal. Dan angka belanja adalah kunci penyempurna. Angka kunjungan tersebut kemudian akan dijadikan patokan oleh pengusaha untuk berinvestasi, baik itu hotel, restoran, home industri, toko oleh-oleh, pengrajin kecil, dan lain-lain. Berawal dari itu, maka ekonomi daerah akan bergeliat pesat. Banyuwangi adalah salah satu contoh mumpuni bagaimana komitmen kepala daerah mampu merubah persepsi negatif publik terhadap daerahnya, dari daerah santet menjadi daerah wisata yang direkomendasikan oleh setiap orang yang pernah datang ke sana. Banyuwangi mampu meningkatkan angka kunjungan wisata dari 400 ribuan menjadi 5 jutaan dalam waktu 5-8 tahun terakhir.

Fakta itu kemudian menipiskan secara signifikan angka kemiskinan dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat Banyuwangi. Dalam konteks investasi, kini Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang dilirik para investor kelas kakap. Beberapa hotel bintang empat dan lima sudah menanamkan investasinya di sana. Imbas nyata lainya bagi ekonomi dan fiskal daerah adalah terjadinya pembesaran kontribusi PDRB Pariwisata dan pelebaran kesempatan kerja masyarakat lokal untuk bidang-bidang yang terkait langsung atau tidak langsung dengan sektor pariwisata. Dan pertanyaanya untuk Maninjau dan Agam adalah “How Long Can You Go? “.

Penulis adalah Anggota Pokja Industri Pariwisata Nasional Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia /KEIN RI

Berani Komen Itu Baik

Loading...
To Top